Utama
BEM Unmul Aliansi Mahasiswa Kalimantan Timur Melawan Baksos Polri Presisi Mahasiswa Kaltim
Hadir di Baksos Polri Presisi, BEM Unmul Dianggap Cederai Gerakan Mahasiswa Kaltim
SELASAR.CO, Samarinda - Keretakan Aliansi Mahasiswa Kalimantan Timur Melawan (Mahakam) terlihat pasca penerimaan Bakti Sosial (Baksos) Polri Presisi oleh Presiden BEM Unmul, Muhammad Ilham Maulana. Agenda yang berlangsung pada 27 Februari 2025 di Balikpapan tersebut terekam dalam video dan menyebar melalui Instagram dengan nama akun @kaltim_nyapa. Dalam video tersebut, terlihat sosok Maul mengenakan almamater Unmul memberi sambutan di acara itu.
Video yang telah ditonton lebih dari 38 ribu kali tersebut berimbas pada dikeluarkannya Surat Pernyataan Sikap oleh BEM Fakultas Hukum (FH) Unmul yang mengecam tindakan Maul. BEM FH Unmul menganggap tindakan presiden BEM KM Unmul mencederai solidaritas pergerakan Aliansi Mahakam, karena mengikuti agenda institusi yang mereka anggap represif. Surat Pernyataan BEM FH Unmul juga memuat tuntutan agar pihak BEM KM Unmul memberikan klarifikasi dan menarik diri dari seluruh aliansi pergerakan mahasiswa di Kalimantan Timur.
Maulana pun memberi klarifikasi melalui postingan di akun instagram pribadinya. Dirinya menyatakan bahwa BEM KM Unmul menolak Baksos yang diberikan oleh pihak Kepolisian. Mahasiswa program studi Ilmu Pemerintahan tersebut juga menjamin bahwa kehadirannya dalam agenda Baksos Polri tersebut tidak akan mengubah arah pergerakan BEM KM Unmul ke depannya.
“Hingga saat ini, tidak satu kejadian pun yang mengubah sikap saya dalam gerakan ke depan,” ujarnya dalam postingan 3 Maret 2025.
Berita Terkait
Dalam usaha menyelami kondisi riil di lapangan pada saat Baksos di Balikpapan, reporter selasar.co menghubungi Irbhani selaku perwakilan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Samarinda yang juga hadir dalam agenda tersebut. Ia menjelaskan bahwa kegiatan yang berlansung dari jam 9 pagi hingga tengah hari tersebut hanyalah seremoni simbolik penyerahan Baksos kepada mahasiswa.
“Baksos itu diberikan untuk lembaga-lembaga yang hadir. Bukan untuk masyarakat,” ucap mahasiswa Sastra Indonesia tersebut pada Rabu (12/3/2025).
Terkait dengan respons BEM FH Unmul terhadap hadirnya BEM KM Unmul dalam agenda Baksos Polri Presisi, Irbhani menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan suatu kewajaran. Kendati demikian, ia berharap agar proses kritik tersebut jangan sampai berujung pada perpecahan aliansi pergerakan mahasiswa.
Akademikus Program Studi Ilmu Komunikasi, Harry Isra, berpendapat bahwa agenda pemberian Baksos oleh Polri kepada perwakilan lembaga mahasiswa adalah bentuk pertunjukkan “soft power”. Alasan di baliknya ialah ketidakseteraan relasi kuasa antara pihak Kepolisian dan perwakilan lembaga mahasiswa dalam agenda tersebut. Polisi dicitrakan sebagai pemberi sedangkan mahasiswa sebagai penerima.
“Mahasiswa hadir hanya sebagai peserta dan penerima, bukan partisipan aktif dalam merancang agenda bersama Kepolisian. Ini bahkan bisa jadi metode pengawasan pihak kepolisian pada pergerakan mahasiswa dengan mengumpulkan pucuk-pucuk pimpinan lembaga di agenda itu,” ujar Harry.
Dia juga menjelaskan bahwa pemberian baksos dari pihak Kepolisian kepada mahasiswa adalah bentuk “gift exchange”. Konsekuensinya ialah terjalinnya kontrak sosial antar kedua belah pihak yang dimana pihak mahasiswa diharapkan membalas dengan memberikan “gift” yang senilai dengan apa yang sebelumnya mereka terima.
“Hadiah seperti ini sifatnya jebakan. Makanya tindakan itu dalam struktur pemerintahan disebut sebagai gratifikasi,” lanjutnya.
Namun, Harry juga menjabarkan bahwa kontrak sosial tersebut dapat diputus dengan cara mahasiswa tetap lanjut mengawal isu-isu di Kaltim tanpa mengindahkan tawaran apapun dari Kepolisian di masa mendatang.
Hingga berita ini diunggah, Presiden BEM KM Unmul tidak merespons pesan reporter selasar.co untuk dimintai keterangan perihal arah gerakan ke depannya dari lembaga mahasiswa tertinggi di Unmul tersebut.
Penulis: Zain
Editor: Awan
