Utama
Jalan Kukar Jalan Rusak di Kukar Max Donal Tindage Pilbup kukar pilkada kukar PSU Kukar Perbaikan Jalan di Kukar 
Data Resmi Ungkap Fakta Jalan Kukar Meningkat Signifikan di Era Edi-Rendi

SELASAR.CO, Tenggarong - Ketika panggung debat publik memanas oleh tudingan tentang jalan rusak di Kukar, politikus Partai Demokrat, Max Donal Tindage, memilih menelusuri bukan hanya retakan di aspal, tetapi juga celah dalam akurasi data. Ia mengungkapkan fakta-fakta penting.
Debat para kontestan PSU Pilkada Kutai Kartanegara 2024 telah usai. Namun, bagi Max Donal Tindage, mantan anggota DPRD dan politisi senior Partai Demokrat, diskusi belum selesai. Satu pertanyaan besar menggelayut dalam pikirannya: benarkah tak ada peningkatan pembangunan jalan selama era kepemimpinan Edi Damansyah dan Rendi Solihin?
Max Donal tak sekadar bertanya, ia menjawab dengan data konkret. Ia mengutip dokumen resmi seperti LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban), LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah), serta LHP BPK (Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan) sebagai dasar analisis. Dari total ruas jalan di Kukar sepanjang 1.193 km, data menunjukkan peningkatan signifikan kondisi jalan dalam tiga tahun terakhir:
• Tahun 2022: 522,2 km jalan dalam kondisi baik
• Tahun 2023: 701,9 km
• Tahun 2024: 1.112 km
Berita Terkait
“Ini bukan angka karangan. Angka-angka ini sah dan menjadi dasar audit. Dalam dua tahun saja, peningkatan jalan dalam kondisi baik mencapai hampir 600 kilometer. Dan jika ditarik sejak 2020, totalnya mendekati 1.000 kilometer,” ujar Max Donal.
Ia menambahkan bahwa peningkatan panjang jalan dalam kondisi baik tidak mungkin terjadi tanpa pembangunan fisik yang nyata. Menurutnya, jika ada kerusakan di beberapa ruas, itu wajar sebagai konsekuensi dari penggunaan yang intens, bukan bukti ketidakpedulian atau ketiadaan pembangunan.
Dalam catatan Max, pembangunan infrastruktur di Kukar memang membutuhkan waktu. Dengan luas wilayah mencapai tiga juta hektare dan panjang target jalan yang harus dibangun lebih dari 2.000 km, Kukar membutuhkan tahapan yang konsisten, bukan janji retoris.
Ia pun menyinggung kualitas debat publik yang menurutnya kadang dipenuhi oleh “pengamatan sekilas” dan minim data konkret. “Apa yang disampaikan beberapa paslon dalam debat itu lebih mirip opini ketimbang kesimpulan berbasis data. Luasnya Kukar membuat observasi visual saja tak cukup untuk menilai kinerja pemerintahan,” ujarnya.
Sebagai penutup, Max Donal mengingatkan pentingnya menyampaikan informasi berbasis data dalam ruang publik. “Semoga ke depan, semua klaim tentang pembangunan di Kukar bisa didukung data yang akurat dan terpercaya. Karena seperti pepatah bilang, ‘Semut di seberang lautan kelihatan, gajah di pelupuk mata tak kelihatan.’ Jangan sampai itu jadi ukuran objektivitas kita di negeri ini.” (*)
Penulis: Redaksi Selasar
Editor: Awan