Ragam
DPRD Kaltim Intensifkan Pengawasan Aset: Sorotan terhadap Kontrak Hotel Royal Suite Balikpapan
SELASAR.CO, Balikpapan – Dalam upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset daerah, Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Timur bersama Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, melakukan inspeksi langsung ke Hotel Royal Suite Balikpapan pada Kamis (15/5/2025). Kunjungan ini bertujuan menilai kepatuhan mitra swasta dalam pengelolaan aset milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Hotel Royal Suite Balikpapan awalnya berfungsi sebagai guest house Pemprov Kaltim sebelum bertransformasi menjadi hotel melalui kerja sama dengan pihak swasta. Namun, dalam kunjungan tersebut, DPRD Kaltim menemukan indikasi wanprestasi dalam pelaksanaan kontrak kerja sama. Hasanuddin Mas’ud menegaskan bahwa telah terjadi penyimpangan terhadap perjanjian awal, termasuk perubahan fungsi dan kelalaian pemenuhan kewajiban mitra.
"Kontrak yang berlaku sudah wanprestasi, ada penyimpangan dan penyalahgunaan aset yang tidak dapat dibiarkan. Kami harap di tahun 2025 tidak ada lagi kelonggaran dalam kebijakan terkait," tegas Hasanuddin.
Menyikapi hal ini, DPRD Kaltim meminta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kalimantan Timur untuk menyusun strategi pengelolaan yang lebih ketat guna mencegah kejadian serupa di masa mendatang. Langkah konkret seperti audit ulang hingga investigasi dari BPK atau BPKP diusulkan sebagai bagian dari pengawasan menyeluruh.
Berita Terkait
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kaltim, Agus Suwandy, turut menyoroti kelemahan dalam manajemen hotel yang berimbas pada ketidakmampuan pemenuhan kewajiban kepada Pemprov Kaltim. Ia menekankan perlunya solusi yang mencerminkan komitmen mitra swasta, baik melalui perundingan ulang maupun pengambilalihan penuh oleh pemerintah jika permasalahan terus berlanjut.
Dalam kunjungan ini, sejumlah pemangku kepentingan hadir, termasuk anggota Komisi I DPRD Kaltim, pejabat BPKAD, serta perwakilan manajemen Hotel Royal Suite. Langkah ini menegaskan komitmen DPRD Kaltim dalam memastikan optimalisasi pengelolaan aset daerah serta perlindungan terhadap kepentingan publik.
Penulis: Yoghy Irfan
Editor: Awan
