Utama
Guru Honorer Guru Honorer di Kaltim Gaji Guru Honorer Gaji Honorer FSPTTH Kaltim
Ribuan Guru Honorer di Kaltim Belum Terima Gaji Sejak Januari 2025
SELASAR.CO, Samarinda - Sejumlah guru honorer tingkat SMA dan SMK di Kalimantan Timur (Kaltim) mengeluhkan gaji mereka yang belum dibayarkan hingga enam bulan terakhir. Hal ini menimbulkan keresahan di kalangan tenaga pendidik yang menggantungkan hidup dari upah tersebut.
Keluhan ini dibenarkan Ketua Forum Solidaritas Pegawai Tidak Tetap Honorer (FSPTTH) Kaltim, Wahyudin, saat dikonfirmasi oleh Selasar, Senin (16/6/2025).
Ia menyebut, sejak Januari 2025, banyak guru honorer belum menerima gaji, dan hingga pertengahan Juni ini belum ada kepastian pencairan dari Pemerintah Provinsi Kaltim.
"Informasi terakhir yang kami terima, ada sebagian guru yang sudah menerima gaji, tapi sebagian lainnya belum. Di SMKN 10 misalnya, hampir semua honor sudah dibayarkan, tapi itu belum merata," ungkap Wahyudin.
Berita Terkait
Menurutnya, nominal gaji yang diterima para guru honorer itu sekitar Rp4,8 juta per bulan.
Wahyudin menyoroti tidak adanya kejelasan administrasi berupa Surat Keputusan (SK) perpanjangan kerja dari pemerintah maupun pihak sekolah, yang membuat posisi hukum para guru honorer menjadi lemah. "Tanpa SK atau Surat Perjanjian Kerja (SPK), mereka tidak punya dasar hukum yang kuat untuk menuntut haknya," ujarnya.
Tidak hanya guru, Wahyudin juga menyebut pegawai non-guru seperti petugas kebersihan, keamanan, dan penjaga sekolah juga belum menerima upah. Banyak dari mereka kini dialihkan ke pihak ketiga (outsourching), namun tetap menghadapi persoalan serupa.
"Kami perkirakan jumlah honorer yang terdampak mencapai ribuan orang di seluruh SMA/SMK di Kaltim. Namun kami tidak memiliki data resmi karena ini belum terbuka sepenuhnya," katanya.
Wahyudin pun berharap Pemprov Kaltim segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan masalah ini. Ia menekankan pentingnya ketepatan waktu dalam pembayaran gaji, mengingat banyak guru honorer yang menggantungkan pendapatan untuk kebutuhan dasar seperti membayar sewa rumah dan cicilan kendaraan.
"Kalau gaji terus-terusan tidak dibayarkan, mereka bisa kehilangan rumah kontrakan, kendaraannya ditarik, bahkan tidak bisa memenuhi kebutuhan sekolah anak-anak mereka," tambahnya.
Di tengah persiapan tahun ajaran baru, para guru honorer berharap pemerintah juga memberikan kejelasan terkait program sekolah gratis, termasuk item-item apa saja yang ditanggung.
"Jangan hanya disebut gratis, tapi kenyataannya masih banyak kebutuhan yang harus dibayar sendiri. Guru pun bingung menyampaikan ke orang tua murid," ucap Wahyudin.
FSPTTH Kaltim mendesak pemerintah segera menyelesaikan persoalan gaji guru honorer ini, sekaligus memberikan kepastian hukum dan administrasi bagi status kerja mereka. Wahyudin menegaskan, keberlangsungan dunia pendidikan di Kaltim tidak dapat lepas dari peran guru honorer yang selama ini menjadi tulang punggung di banyak sekolah negeri.
Penulis: Boy
Editor: Awan
