Kutai Kartanegara
Tanah Longsor Sangasanga Tanah longsor Pendingin Jalan Longsor Sangasanga Akhmed Reza Pachlevi
Reza Desak Pemerintah Evaluasi Operasional Tambang Pasca Longsor di Kelurahan Pendingin
SELASAR.CO, Kukar – Insiden longsor yang terjadi di Kelurahan Pendingin, Kecamatan Sanga-Sanga, kembali menyoroti urgensi evaluasi operasional perusahaan tambang di wilayah tersebut. DPRD Kalimantan Timur menegaskan perlunya tindakan konkret untuk memastikan keamanan lingkungan dan infrastruktur demi keselamatan masyarakat.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi, mengungkapkan keprihatinannya terhadap meningkatnya risiko bencana akibat eksploitasi lahan yang kurang terkendali. Menurutnya, perubahan struktur tanah serta berkurangnya vegetasi di area tambang dapat memperparah potensi longsor.
“Kami mendorong pemerintah daerah dan instansi terkait untuk melakukan kajian menyeluruh terhadap faktor penyebab longsor, termasuk keterkaitannya dengan aktivitas tambang. Jika ditemukan kelalaian dalam pengelolaan lingkungan, maka perlu ada langkah tegas guna mencegah kejadian serupa,” ujar Reza pada hari ini, Selasa (17/6/2025).
Dampak longsor ini tidak hanya menghambat akses jalan bagi warga, tetapi juga berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi dan distribusi barang di Kelurahan Pendingin. DPRD Kaltim menegaskan bahwa pemulihan infrastruktur harus menjadi prioritas, bersamaan dengan revisi kebijakan tata ruang di kawasan yang berdekatan dengan industri ekstraktif.
Selain pemulihan infrastruktur, Reza menyoroti perlunya penegakan regulasi lebih ketat bagi perusahaan tambang. Ia menegaskan bahwa izin operasi harus dievaluasi ulang, terutama bagi perusahaan yang berpotensi membahayakan lingkungan dan keselamatan masyarakat.
“Kami ingin memastikan bahwa industri tambang beroperasi dengan standar yang menjaga keseimbangan ekosistem. DPRD Kaltim akan mengawal kebijakan ini agar keberlanjutan lingkungan tetap terjaga, tanpa mengorbankan kesejahteraan warga,” tambahnya.
Sebagai langkah mitigasi ke depan, DPRD Kaltim berkomitmen untuk mengawal perbaikan infrastruktur pasca-longsor serta mempercepat diskusi dengan pemerintah daerah terkait perlindungan lingkungan. Legislator dari Dapil Kukar ini juga mengajak masyarakat untuk turut serta dalam pengawasan dampak tambang dengan memberikan laporan dan masukan secara aktif.
Koordinasi antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dalam kebijakan lingkungan, agar insiden serupa dapat dicegah dan keberlanjutan wilayah tetap terjamin.
Penulis: Yoghy Irfan
Editor: Awan
