Ragam
Program Bantuan Berbasis RT Bantuan Berbasis RT Kukar Idaman Prokom Kukar
Pemkab Kukar Perkuat Pemerataan Pembangunan Lewat Kenaikan Bantuan Berbasis RT
SELASAR.CO, Tenggarong - Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) memiliki luas wilayah sekitar 27.263,10 kilometer persegi, terdiri dari 20 kecamatan, 44 kelurahan, dan 193 desa. Cakupan wilayah yang cukup luas ini membuat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) terus melakukan terobosan dalam membuat kebijakan untuk pemerataan pembangunan.
Program bantuan berbasis Rukun Tetangga (RT) dinilai menjadi langkah strategis dalam percepatan pembangunan di seluruh wilayah.
Program ini merupakan gagasan dari Bupati dan Wakil Bupati Kukar sebelumnya, periode 2021-2025. Program ini dianggap berhasil dalam mendongkrak kesejahteraan masyarakat. Sehingga, program ini akan dilanjutkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kukar Periode 2025-2029, di bawah kepemimpinan Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, dan Wakil Bupati (Wabup) Rendi Solihin.
Program bantuan berbasis RT yang sebelumnya dikucurkan sebesar Rp50 juta, ditingkatkan menjadi Rp150 juta. Dengan tujuan, meningkatkan efektivitas pembangunan lokal dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat daerah.
Berita Terkait
"Ya, itu sudah merupakan program RPJMD yang sekarang sedang dievaluasi, di-review kembali menjadi RPJMD Kukar Idaman Terbaik," ujar Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin.
Semua pihak diminta untuk bersama-sama dalam mengawal dan mengawasi realisasi anggaran bantuan tersebut, memastikan penggunaannya tepat sasaran.
"Kita semua sepakat dana ini harus diawasi bersama. Sehingga, penggunaannya betul-betul bisa menyentuh sampai ke ujung pembangunan Kutai Kartanegara, yaitu RT," sebutnya.
Rendi juga menegaskan bahwa program ini akan terus dievaluasi untuk melakukan perbaikan setiap tahunnya, memastikan program ini berjalan dengan efektif.
Bahkan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) akan membentuk hotline khusus sebagai salag satu pengawasannya. Masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas ini untuk aduan atau laporan jika penggunaan anggaran tidak tepat sasaran.
"Nanti kita akan bikin satu hotline khusus dan itu salah satu bentuk evaluasi kami," tegasnya.
Dengan demikian, program bantuan berbasis RT untuk pembangunan di lingkungan berjalan dengan transparansi.
Penulis: Redaksi Selasar
Editor: Awan
