Tekanan Nataru 2025 Dorong Inflasi Tahunan Kaltim di Angka 2,68%

1 hari yang lalu

Kepala BI Kaltim, Budi Widihartanto. Foto: Selasar/boy

SELASAR.CO, Samarinda - Bank Indonesia mencatat inflasi Provinsi Kalimantan Timur pada Desember 2025 tetap terkendali dan lebih rendah dibandingkan dengan inflasi nasional, meskipun terjadi peningkatan tekanan harga pada momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Timur, Budi Widihartanto, mengatakan Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Kalimantan Timur pada Desember 2025 mengalami inflasi sebesar 0,71 persen secara bulanan (month to month/mtm) dan inflasi tahunan sebesar 2,68 persen (year on year/yoy).

“Secara bulanan, inflasi Desember 2025 memang lebih tinggi dibandingkan realisasi bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 0,41 persen (mtm). Namun secara tahunan, inflasi Kalimantan Timur masih lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang tercatat sebesar 2,92 persen (yoy),” ujar Budi, Selasa (6/1/2026).

Ia menjelaskan, inflasi Kalimantan Timur pada Desember 2025 terutama disumbangkan oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil inflasi sebesar 0,47 persen (mtm). Kenaikan harga pada kelompok ini dipengaruhi oleh keterbatasan pasokan komoditas perikanan dan sayuran akibat curah hujan dan gelombang tinggi, serta meningkatnya permintaan menjelang HBKN Nataru.

Selain itu, kelompok transportasi turut memberikan andil inflasi sebesar 0,21 persen (mtm), seiring meningkatnya mobilitas masyarakat dan permintaan jasa transportasi selama periode libur akhir tahun. Sementara itu, tekanan inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh deflasi pada kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,01 persen (mtm).

Dalam rangka menjaga stabilitas harga, Budi menyampaikan bahwa langkah pengendalian inflasi terus diperkuat melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang dijalankan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di seluruh wilayah Kalimantan Timur.

“Untuk memastikan keterjangkauan harga, TPID secara konsisten melaksanakan gerakan pangan murah dan operasi pasar sebagai bentuk intervensi stabilisasi harga,” jelasnya.

Sepanjang Desember 2025, TPID di Kalimantan Timur tercatat telah melaksanakan sekitar 24 kali Gerakan Pangan Murah (GPM) serta penyaluran beras Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dalam rangka HBKN dan Nataru.

Dari sisi penguatan koordinasi dan komunikasi kebijakan, TPID se-Kalimantan Timur juga secara intensif melaksanakan rapat teknis dan High Level Meeting (HLM). Selama Desember 2025, tercatat tujuh kali HLM yang digelar di berbagai daerah, antara lain di Kabupaten Berau, Kota Samarinda, Kabupaten Kutai Barat, Kota Bontang, tingkat Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Mahakam Ulu, serta Kabupaten Kutai Kartanegara.

Menurut Budi, rangkaian HLM tersebut menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi antarpemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas harga, mengantisipasi risiko inflasi, serta memperkuat ketahanan ekonomi daerah di Kalimantan Timur.

Ke depan, TPID Provinsi Kalimantan Timur akan terus bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam menjalankan program pengendalian inflasi melalui strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.

“Upaya ini diarahkan untuk menjaga inflasi Kalimantan Timur tetap rendah dan stabil, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang tinggi dan berkelanjutan,” pungkas Budi.