Utama
Biaya HUT Pemprov Kaltim Pemprov Kaltim HUT Pemprov Kaltim
Wagub Seno Akui Anggaran untuk HUT Pemprov 2026 Capai Rp629 Juta
SELASAR.CO, Samarinda - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengakui adanya alokasi anggaran sebesar Rp629 juta untuk kegiatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-69 Pemprov Kaltim tahun 2026. Anggaran tersebut sebelumnya menuai kritik karena dinilai tidak sejalan dengan kondisi efisiensi anggaran dan persoalan sosial yang masih dihadapi masyarakat.
Kegiatan HUT Pemprov Kaltim diketahui berlangsung pada awal Januari 2026, di tengah ancaman pemotongan transfer keuangan daerah dari pemerintah pusat pada tahun anggaran 2026. Kondisi tersebut memicu sorotan publik terhadap prioritas belanja daerah, khususnya untuk kegiatan seremonial.
Berdasarkan rincian anggaran, dana Rp629 juta itu dialokasikan ke sejumlah pos belanja, di antaranya Rp199 juta untuk produksi area panggung Pesta Rakyat Kaltim, Rp199 juta untuk produksi area VIP, talent, dan pameran kegiatan HUT. Selain itu, Rp133 juta digunakan untuk jasa event organizer (EO), talent, serta perlengkapan produksi, dan Rp98 juta untuk belanja tenaga kerja, perlengkapan lomba, serta kebutuhan teknis acara.
Sejumlah perusahaan dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut melalui penunjukan langsung, yakni CV Rengganis Makmur Jaya, CV Borneo Raya Jaya, CV Brother Production, dan CV Friends Production.
Berita Terkait
Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji membenarkan adanya anggaran tersebut. Namun, ia menegaskan dana Rp629 juta itu tidak digunakan untuk satu kegiatan tunggal.
“Memang ada anggaran itu, tetapi bukan untuk satu acara saja. Kegiatan Sekaltim banyak, dan anggarannya terbagi,” ujar Seno Aji, Jum’at (30/1/2026).
Menurutnya, dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan HUT Pemprov Kaltim, alokasi anggaran untuk setiap kegiatan relatif terbatas.
“Kalau satu kegiatan paling besar sekitar Rp50 juta, dan itu tersebar di banyak acara. Semua ditujukan agar bisa dinikmati masyarakat Kalimantan Timur,” katanya.
Sebelumnya, Koordinator Pojka 30, Buyung Marajo, mengkritik kebijakan anggaran tersebut dan menilai pemerintah daerah gagal membaca situasi krisis serta menentukan skala prioritas.
“Di tengah efisiensi dan berbagai persoalan sosial, pemerintah justru mengalokasikan ratusan juta untuk kegiatan seremonial. Ini menunjukkan tidak adanya sense of crisis,” tegas Buyung.
Ia bahkan mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit terhadap penggunaan anggaran HUT Pemprov Kaltim guna memastikan tidak terjadi pemborosan atau penyimpangan.
Penulis: Boy
Editor: Yoghy Irfan
