12 Kursi Eselon II Pemprov Kaltim Masih Kosong, Pengamat: Jangan Ulangi Kontroversi Penunjukan “Orang Dekat” Gubernur

2 jam yang lalu

Kantor Gubernur Kaltim. Foto: Selasar/Boy

SELASAR.CO, Samarinda - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur hingga kini masih membiarkan belasan jabatan strategis eselon II dalam kondisi kosong. Situasi ini memunculkan berbagai spekulasi publik, mulai dari alasan penataan organisasi hingga dugaan kuat adanya dinamika politik dan tarik-menarik kepentingan di balik proses pengisian jabatan.

Berdasarkan data yang dihimpun, saat ini terdapat 12 jabatan eselon II yang belum terisi secara definitif, yakni Asisten III Setda Prov Kaltim, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas Perkebunan, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Direktur RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda, Direktur RSUD Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Kepala Dinas Peternakan, Kepala Dinas Kehutanan, Kepala Biro Barang dan Jasa, serta Kepala Biro Umum Setda Prov Kaltim.

Kondisi ini terjadi pasca mutasi pejabat eselon II yang dilakukan Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud pada Senin (22/12/2025). Mutasi tersebut justru menambah jumlah jabatan strategis yang kosong, di tengah kebutuhan percepatan program pembangunan dan pelayanan publik.

Pengamat Politik Universitas Mulawarman, Sonny Sudiar, menilai kekosongan jabatan tersebut tidak bisa dilepaskan dari perspektif politik dan kebijakan publik. Menurutnya, dalam kacamata administrasi pemerintahan, kebijakan pengisian jabatan seharusnya dituangkan dalam dokumen formal. Namun dalam praktiknya, yang lebih terlihat justru aspek perilaku politik.

“Kalau kita lihat dari perspektif kebijakan publik, seharusnya jelas tertuang dalam dokumen. Tapi kalau dilihat dari perilaku, afiliasinya pasti politik,” kata Sonny, Jumat (6/2/2026).

Sonny menyebut setidaknya ada lima pertimbangan utama yang dapat menjelaskan mengapa Pemprov Kaltim belum mengisi 12 jabatan eselon II tersebut. Pertama, strategi penataan organisasi. Menurutnya, gubernur dan wakil gubernur kemungkinan tengah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap struktur organisasi dan kinerja pejabat sebelumnya.

“Bisa jadi jabatan-jabatan ini dianggap masih bisa ditunda pengisiannya, sambil memastikan kandidat yang nanti dipilih benar-benar mampu berkontribusi maksimal bagi organisasi,” ujarnya.

Pertimbangan kedua adalah upaya menghindari kontroversi. Sonny menilai pengisian jabatan strategis sering kali memicu polemik publik, terutama jika pejabat yang dipilih dianggap memiliki kedekatan personal dengan kepala daerah.

“Jangan sampai terulang kontroversi seperti penunjukan pejabat yang dianggap orang dekat gubernur. Itu selalu memicu pertanyaan publik,” jelasnya.

Ketiga, kehati-hatian dalam menyiapkan figur yang tepat. Menurut Sonny, jabatan eselon II memiliki peran vital dalam menerjemahkan visi dan kebijakan pimpinan daerah. Karena itu, pemilihan figur harus dilakukan dengan sangat selektif agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

“Ini bentuk kehati-hatian. Jangan sampai pejabat yang dipilih justru menimbulkan kontroversi atau blunder kebijakan,” katanya.

Pertimbangan keempat adalah menjaga stabilitas pemerintahan. Kekosongan jabatan, kata Sonny, bisa menjadi strategi untuk memastikan transisi kebijakan berjalan mulus, terutama ketika terjadi perubahan arah pembangunan atau prioritas daerah.

Namun, pertimbangan kelima dinilai paling krusial, yakni faktor politik. Sonny menyebut tidak menutup kemungkinan pengisian jabatan eselon II turut dipengaruhi oleh dinamika politik lokal, termasuk kepentingan partai politik, organisasi kemasyarakatan, hingga kekuatan “di balik layar”.

“Ada kemungkinan ada kekuatan politik yang ikut memengaruhi. Bisa partai politik, bisa ormas, atau kepentingan tertentu yang menjadi pertimbangan dalam menentukan siapa yang akan mengisi jabatan,” ungkapnya.

Menurut Sonny, pemerintah daerah berada pada posisi sulit karena harus menyeimbangkan kepentingan politik, kepentingan organisasi, dan kebutuhan masyarakat. Di satu sisi, birokrasi dituntut netral. Namun di sisi lain, komunikasi politik antara pejabat birokrasi dan aktor politik kerap tidak terhindarkan.

“Pada akhirnya keputusan ada di tangan gubernur. Kalkulasi politik ini menjadi pertimbangan terakhir yang harus benar-benar dihitung matang,” ujarnya.

Meski demikian, Sonny menegaskan bahwa pengisian jabatan eselon II harus tetap berlandaskan prinsip meritokrasi. Ia menilai penunjukan pejabat berdasarkan kedekatan politik justru akan melemahkan kinerja birokrasi dan menurunkan kepercayaan publik.

“Prinsipnya harus the right man in the right place. Jangan sampai kepala dinas pendidikan bukan berlatar belakang pendidikan, atau jabatan teknis diisi orang yang tidak punya kompetensi,” tegasnya.

Ia juga mendorong Pemprov Kaltim untuk melibatkan partisipasi publik secara lebih luas dalam proses penataan birokrasi, termasuk memanfaatkan teknologi dan media sosial pemerintah sebagai ruang aspirasi.

“Kalau ingin aman secara politik dan publik, libatkan masyarakat. Bukan menunjuk nama, tapi menyerap pandangan publik soal figur ideal yang dibutuhkan. Itu bisa jadi tameng dari kepentingan politik sempit,” pungkas Sonny.

Diketahui sebelumnya, Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud melakukan mutasi terhadap sejumlah pejabat eselon II, di antaranya Muhaimin sebagai Kepala Bappeda Kaltim, Fahmi Himawan sebagai Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura, Buyung Dodi Gunawan sebagai Kepala Pelaksana BPBD Kaltim, hingga Lisa Hasliana sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kaltim.

Kekosongan belasan jabatan strategis ini pun kini menjadi ujian serius bagi komitmen Pemprov Kaltim dalam menegakkan meritokrasi di tengah kuatnya dinamika politik lokal.