Atasi Penyesuaian Anggaran, Sekda Kukar Pastikan Program Prioritas Tetap Berjalan

1 jam yang lalu

SELASAR.CO, Kutai Kartanegara - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) telah melakukan sejumlah langkah efisiensi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2026 yang baru saja disahkan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, mengatakan efisiensi dilakukan berdasarkan sejumlah regulasi, termasuk Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2025 yang mengamanatkan pemerintah daerah melakukan efisiensi anggaran.

Sejumlah komponen belanja menjadi bagian dari penyesuaian tersebut. Di antaranya perjalanan dinas yang dikurangi hingga 50 persen, belanja penunjang, operasional, serta belanja kendaraan dinas.

“Kalau dihitung secara keseluruhan, nilai efisiensi di daerah kita sebenarnya lebih dari Rp100 miliar. Namun, angka tersebut merupakan akumulasi dari berbagai komponen belanja,” ujar Sunggono, Kamis (1/10/2026).

Berita Terkait

Menurutnya, efisiensi tersebut menjadi langkah Pemkab Kukar dalam menyesuaikan belanja dengan kemampuan keuangan daerah. Kebijakan itu juga menjadi bagian dari upaya menjaga agar anggaran tetap dapat diarahkan untuk kebutuhan pembangunan dan program yang telah ditetapkan.

Meski efisiensi diterapkan pada sejumlah belanja, program-program prioritas daerah tetap menjadi perhatian. Termasuk program RT Ku Terbaik dan sejumlah program prioritas Kukar Idaman Terbaik lainnya yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan anggaran.

Sunggono yang juga Kepala Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menjelaskan, penyesuaian program dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan, kemampuan organisasi perangkat daerah, serta hasil pembahasan bersama DPRD Kukar.

“Untuk program-program prioritas, itu disesuaikan dengan kemampuan organisasi, kondisi anggaran yang tersedia, serta saran dan masukan dari anggota DPRD. Jadi, pelaksanaannya kita sesuaikan dengan kemampuan anggaran yang ada dan hasil pembahasan bersama DPRD,” jelasnya.

Sunggono menegaskan, efisiensi belanja telah menjadi langkah yang dilakukan Pemkab Kukar untuk merespons kondisi anggaran. Dengan kebijakan tersebut, pemerintah daerah berupaya mengendalikan belanja tanpa mengabaikan kebutuhan program prioritas.

Dalam APBD Perubahan 2026, pemerintah daerah juga memasukkan angka pinjaman sekitar Rp820 miliar. Namun, total APBD Kukar tetap berada di kisaran Rp7,9 triliun, atau belum mencapai Rp8 triliun.

“Kalau langkah efisiensi, itu sudah kita lakukan. Karena itu, meskipun dalam anggaran kita juga memasukkan angka pinjaman sekitar Rp823 miliar, APBD kita tetap berada di kisaran Rp7,9 triliun, tidak sampai Rp8 triliun,” pungkas Sunggono.

Penulis: Farid
Editor: Awan