Kutai Kartanegara
DPRD Kukar Penataan P3K Penempatan P3K
DPRD Kukar Dorong Penataan P3K Optimalisasi Berbasis Domisili
SELASAR.CO, Kutai Kartanegara - DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) mendorong pemerintah daerah segera menindaklanjuti aspirasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) optimalisasi terkait penempatan kerja berbasis domisili.
Langkah ini dinilai penting agar penataan pegawai dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi dan kualitas pelayanan publik.
Anggota Komisi I DPRD Kukar, Desman Minang Endianto, mengatakan pihaknya menindaklanjuti hasil pertemuan dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui rapat dengar pendapat (RDP) bersama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) serta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
RDP tersebut digelar untuk menyampaikan hasil konsultasi dengan BKN sekaligus memberikan pemahaman kepada seluruh pihak mengenai peluang penataan penempatan P3K optimalisasi sesuai domisili.
Berita Terkait
“Poinnya hari ini adalah kembali ke daerah. BKN sudah membuka ruang bagi daerah untuk melakukan pemetaan,” ujar Desman, Senin (12/10/2026).
Menurutnya, pemerintah daerah perlu segera menyusun pola pemetaan yang tepat sebelum mengusulkan penyesuaian penempatan pegawai kepada BKN. Ia menilai proses tersebut perlu ditindaklanjuti dengan mempertimbangkan kebutuhan masing-masing instansi.
Desman menyebutkan, respons BKPSDM dalam pembahasan tersebut menunjukkan adanya semangat untuk menindaklanjuti persoalan. Namun, langkah berikutnya bergantung pada bagaimana pemerintah daerah merancang mekanisme pemetaan yang sesuai.
Ia menegaskan, penempatan berbasis domisili tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Sebab, perpindahan pegawai berpotensi menimbulkan kekosongan tenaga kerja di lokasi sebelumnya, terutama jika pegawai yang bersangkutan selama ini telah menjalankan tugas dengan baik.
“Tidak semua pimpinan ingin melepas pegawainya karena kinerjanya sudah bagus. P3K-nya juga sudah nyaman. Ini yang harus dipetakan agar tidak menimbulkan persoalan baru,” jelasnya.
Politikus asal Partai Kebangkitan Bangsa tersebut berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret dengan tetap mengutamakan pemerataan tenaga kerja dan keberlangsungan pelayanan publik di Kukar. (ADV/SLR/DPRD/Kukar)
Penulis: Farid
Editor: Awan
