Politik
siswa ikut demo pelajar ikut demo stm ikut demo demo kuhp ruu kuhp pelemahan kpk
Tak Cuma Mahasiswa, Pelajar Juga Ikut Demo di DPRD Kaltim
SELASAR.CO, Samarinda – Ribuan muda-mudi dari Aliansi Kaltim Bersatu berkumpul di depan kantor DPRD Kaltim, Kamis (26/9/2019), sekitar pukul 11.15 Wita. Berbeda dari sebelumnya, demo kali ini tidak hanya datang dari kalangan mahasiswa, namun ada juga dari masyarakat, bahkan siswa SMA/SMK ikut turun ke lapangan melakukan aksi.
Sebelum tiba di depan Gedung DPRD Kaltim, massa aksi terlebih dahulu melakukan long march dari Islamic Center, Jalan Slamet Riyadi, menuju DPRD Kaltim.
Turut serta membawa poster-poster dengan tulisan satir, para pelajar nampak antusias mengikuti aksi ini. Para siswa mengaku sengaja ikut serta dalam unjuk rasa ini untuk berpartisipasi mendukung tuntutan mahasiswa.
"Kemauan kami sendiri, kami juga ingin ikut berjuang bersama dengan kakak mahasiswa," ucap salah satu pelajar.
Berita Terkait
Sempat terjadi ketegangan dalam jalannya aksi, terjadi lemparan dari arah massa ke dalam area DPRD Kaltim. Beruntung ketegangan ini sempat diredam hingga tidak terjadi bentrok antara massa aksi dan petugas.
"Target kami bukan kami yang menemui anggota dewan, tapi mereka yang harusnya mendatangi kami. Tidak ada kompromi untuk audiensi dan semacamnya," jelas Aldo, Humas Aliansi Kaltim Bersatu.
Ditanya mengenai kedatangan pelajar pada aksi kali ini, dirinya menyangkal ada mobilisasi terhadap pelajar.
Menurutnya, kehadiran pelajar dalam aksi ini karena kemauan sendiri. Dia berpendapat bahwa para pelajar tersebut memiliki pemikiran yang sama dengan mahasiswa, melihat kondisi yang saat ini sudah meresahkan. "Tidak ada mobilisasi massa, mereka dengan sadar ikut serta sendiri, dan tidak ada paksaan, mereka punya pemikiran yang sama," ungkapnya.
Diketahui, aksi unjuk rasa hari ini merupakan aksi lanjutan dari aksi yang sebelumnya dilakukan pada Senin (23/9/2019) lalu. Sejumlah tuntutan untuk pemerintah dan DPR diajukan, antara lain:
1. Mendesak Presiden mengeluarkan Perppu terkait UU KPK
2. Tolak segala UU yang melemahkan demokrasi
3. Tolak TNI dan Polri menempati jabatan sipil
4. Bebaskan aktivitis pro-demokrasi
5. Hentikan militerisme di tanah Papua
6. Tuntaskan pelanggaran HAM, adili penjahat HAM, termasuk yang duduk di lingkaran kekuasaan. (la)
Penulis: Fatatul Fadillah
Editor: Er Riyadi
