Ragam
Irwan Usulkan Bandara Baru hingga Pengawasan Pelabuhan Pertambangan di Kaltim
SELASAR.CO, Samarinda - Komisi V DPR RI pada Rabu (13/11/2019) kemarin, melaksanakan pertemuan dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk membahas tiga agenda. Yakni, penyampaian Rencana Strategis (Renstra) dan program pemerintah lima tahun ke depan, evaluasi pelaksanaan anggaran 2019, dan membahas program legislasi nasional.
Bertempat di ruang rapat komisi V DPR RI, Irwan, yang juga merupakan Anggota Komisi V DPR-RI daerah pemilihan Kaltim, turut menyampaikan aspirasi masyarakat yang diwakilinya.
Setidaknya terdapat empat persoalan yang disampaikan satu-satunya wakil Kaltim di Komisi V ini. Pertama, terkait pembangunan bandara baru di tiga kabupaten di Kaltim. Pembangunan bandara baru ini bertujuan untuk mendukung keputusan presiden memindahkan ibu kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur.
“Kami apresiasi selama ini sudah ada banyak pembangunan bandara di Kaltim, termasuk pelabuhan. Namun, untuk menambah daya dukung IKN, kami berharap bisa dibangun bandara di Kutai Timur, Paser, dan Kutai Barat yang berbatasan dengan Kalimantan Barat dan Malaysia,” ujarnya.
Berita Terkait
Kemudian, politisi muda partai Demokrat ini juga mengusulkan agar Kemenhub dapat mengatasi defisit sektor angkutan laut, yang diakibatkan banyaknya kapal berbendera asing di perairan Indonesia. “Agar Kementrian Perhubungan bisa meningkatkan pengawasan terutama kapal berbendera asing yang beroperasi di wilayah Indonesia, terutama pengawasan surat dan dokumennya,” pintanya.
Persoalan penerbitan izin terminal khusus perkebunan dan pertambangan di Kaltim, juga tak lepas dari perhatian pria kelahiran Sangkulirang, Kutai Timur ini. Banyaknya jumlah izin dan lokasi pembangunan pelabuhan khusus yang tidak terpusat, menurutnya sangat mengganggu aktivitas masyarakat yang masih banyak menggunakan sungai sebagai jalur transportasi dan mencari sumber pangan.
“Ini saya sangat berharap untuk Bapak Menteri (Menhub Budi Karya Sumadi) beserta jajaran betul-betul melakukan pengawasan di Kaltim, jangan sampai sungai kami penuh dengan terminal pelabuhan khusus untuk perkebunan maupun pertambangan. Karena bagaimana pun akses untuk masyarakat kecil mereka biasanya pakai ketinting, mereka juga biasanya cari-cari ikan dan udang di situ, sangat-sangat terganggu dengan aktivitas transportasi perusahaan-perusahaan tersebut,” tegasnya.
Oleh karena itu Ketua Ikatan Alumni Sekolah Kehutanan Menengah Atas (IKA SKMA) Kaltim ini berharap agar ke depannya pemerintah pusat dapat membangun pelabuhan atau terminal khusus yang terintegrasi.
“Jadi jangan jaraknya 100-200 meter sudah ada lagi pelabuhan khusus di sungai. Bagaimana pun di Kaltim, sungai merupakan transportasi yang masih sangat digunakan oleh masyarakat dari kampung ke kampung,” imbuhnya.
Pada rapat itu pula, percepatan penyerahan aset Pelabuhan Kenyamukan kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, juga diusulkan irwan kepada Menteri Perhubungan. Untuk diketahui pelabuhan yang dibangun dengan anggaran APBN sejak 2012 ini, belum juga dapat dioperasikan hingga saat ini. Alasannya, belum tersedianya causeway (jembatan penghubung) pelabuhan yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.
“Sebenarnya pemerintah daerah tidak keberatan untuk memberikan pembiayaan, tapi kewenangan pembangunan causeway masih di pemerintahan pusat. Sehingga saya berharap ini bisa segera diselesaikan, agar pelabuhan Kenyamukan di Sangatta, Kutim, bisa difungsikan sesuai dengan penetapan dari Kementerian Perhubungan sebagai Tol Laut Nasional delapan yang menghubungkan Surabaya, Makassar, Sangatta, dan Nunukan,” jelasnya.
Padahal, dengan beroperasinya pelabuhan Kenyamukan dapat berdampak positif, terhadap perekonomian di Kutim, akibat memangkas disparitas harga sembako maupun material untuk infrastruktur di Kaltim.
“Sangat disayangkan sudah selesai begitu lama karena jalan penghubung sisi darat dan lautnya belum selesai, kondisi fisik pelabuhannya juga mulai mengalami kerusakan karena tidak aktif dan tidak ada pemeliharaan,” pungkasnya.
Penulis: Yoghy Irfan
Editor: Awan
