Utama
Jembatan Mahakam Kembali Di Tabrak, Dewan Panggil Stakeholder Terkait
SELASAR.CO, Samarinda - Pelaku penabrakan Jembatan Mahakam seperti tidak pernah jera. Belum jelas penyelesaian kasus yang lama, kasus tertabraknya jembatan pembelah sungai terpanjang di Kaltim ini kembali terulang. Hal ini membuat DPRD Kaltim, dalam hal ini Komisi III, turut geram. Dewan mempertanyakan peran dari otoritas setempat yang terlihat tidak tegas dan memberikan efek jera sehingga hal ini terulang kembali.
Begitulah yang dikatakan Hasanuddin Mas’ud, Ketua Komisi III DPRD Kaltim. “Ini kan kejadian bukan sekali ini saja, sudah berulang kali terjadi. Dimana peran dari KSOP (Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan) Samarinda untuk menindak tegas? Semua jembatan yang aktif kan ada tiga ini yang dilewati perusahaan tambang. Dan mereka semua membayar iuran ke KSOP, uangnya itu kemana larinya. Kok tidak ada rambu atau tanda apapun yang dibuat untuk mencegah hal ini terjadi lagi,” ujarnya.
Melaksanakan fungsi monitoring, Komisi III juga sudah menjadwalkan untuk melakukan hearing dengan instansi terkait pada Senin, (25/11/2019) termasuk Dinas PUPR Kaltim yang melakukan pemeliharaan jembatan ini.
“Jangan sampai nanti kejadian ini terjadi lagi, bagaimana kalau nanti jembatan ini runtuh. Itu yang kami tidak inginkan, apalagi masyarakat,” kata Hasan.
Berita Terkait
Politisi partai Golkar ini bahkan menyebut telah beberapa kali jembatan Mahakam ditabrak, belum pernah satu kali pun KSOP Samarinda melaporkan tindak lanjut atas kasus tersebut.
“Jangan sampai yang sudah disetor kepada KSOP tidak jelas uangnya kemana. Kalau memang tidak ada kejelasan, jangan dipungut lagilah. Biar saja itu tidak ada yang lewat di jembatan kalau memang uangnya tidak masuk ke Pendapatan Asli Daerah (PAD) ke Kaltim atau Samarinda,” jelasnya.
Sementara itu, anggota Komisi III DPRD Kaltim, Syafruddin mengatakan bahwa hal ini merupakan kelemahan pemprov Kaltim dalam memberikan sanksi kepada perusahaan. Sehingga hal ini terjadi terus berulang-ulang.
“Harusnya ada langkah tegas yang diambil Pemprov. Toh buktinya sampai sekarang belum ada kebijakan atau sanksi yang jelas,“ katanya.
Dirinya juga menginginkan ada penjelasan lebih lanjut oleh PUPR Kaltim mengenai hal ini dan juga penanganan pasca-terjadinya tabrakan tersebut. Sehingga jembatan ini tetap aman dilalui oleh masyarakat.
Penulis: Yoghy Irfan
Editor: Awan
