Utama
Ponton Sekali Lewat Kolong Jembatan Bayar Rp 1,8 Juta, Kemana Duitnya?
SELASAR.CO, Samarinda – Insiden tertabraknya Jembatan Mahakam yang terus berulang membuat DPRD Kaltim merespons keras. Semua stakeholder terkait di sektor itu akhirnya dipanggil Komisi III DPRD Kaltim pada Senin (25/11/19) lalu. Mulai KSOP, Pelindo, Navigator, dan Dinas PUTRPR Kaltim tidak luput dari pemanggilan yang dilakukan Komisi III.
Pertemuan ini diungkapkan Hasanuddin Mas’ud, Ketua Komisi III DPRD Kaltim saat ditemui di ruangannya. Dia mengungkapkan, pada hearing itu, para wakil rakyat di Karang Paci meminta kejelasan atas penanganan jembatan setelah berulang kali ditabrak ponton.
Politisi Partai Golkar ini mengungkapkan, dari hasil hearing itu diketahui, insiden tabrakan jembatan oleh kapal ponton batu bara atau kayu pada tahun ini saja sudah tiga kali terjadi. Sementara pada 2018 lalu, insiden serupa terjadi hingga lima kali.
“Tabrakan jembatan terjadi berulang. Tahun 2019 sudah tiga kali. Tahun 2018, catatannya sekitar lima kali. Ini berulang-ulang. Jadi kami akan adakan monev (monitoring dan evaluasi) apa yang sudah dilakukan instansi terkait,” bebernya.
Berita Terkait
Dua instansi yang paling dimintai tanggung jawab lanjut Hasanuddin, yakni Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) serta Pelabuhan Indonesia (Pelindo). Sebab, kedua instansi itu yang banyak berurusan dengan kegiatan hilir mudik kapal pengangkut batu bara di Sungai Mahakam.
“KSOP ini kan selaku otoritas pelabuhan, kemudian Pelindo sebagai operator. Kami juga mengundang kepala Navigasi dan kepala Dinas PU Kaltim. Kalau insiden itu terjadi terus, lalu apa antisipasinya. Itu inti yang kami ingin ketahui,” imbuhnya.
Pada kesempatan itu, Hasan juga tidak luput menanyakan bagaimana proses penyelesaian atas berbagai insiden tabrakan jembatan tersebut. Karena, dari setiap ada insiden itu, diketahui terdapat biaya yang dikeluarkan perusahaan pemilik kapal.
Pengawasan atas perbaikan itu sendiri salah satunya ditangani Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) XII yang berkantor di Balikpapan. Seperti insiden tabrakan jembatan belum lama ini, diketahui sudah disepakati jika akan dilakukan proses perbaikan oleh perusahaan terkait.
“Katanya sudah ada pembiayaan untuk memperbaiki fender jembatan yang ditabrak. Dan yang akan memonitoring dan mengevaluasi itu adalah pihak BPJN XII di Balikpapan,” tuturnya.
Hassanudin Mas'ud, Ketua Komisi III DPRD Kaltim
Masih pada pertemuan itu, Hasan juga menyoroti adanya catatan keuangan daerah atas insiden tabrakan jembatan yang terjadi sekitar 2012-2013 oleh salah satu perusahaan batu bara. Kala itu diketahui, masih ada pembayaran yang belum dilakukan perusahaan dengan nilai mencapai Rp 8 miliar.
“Itu sempat saya tanyakan sejauh mana progresnya. Itu biaya ganti rugi. Siapa yang monitoring dan ke mana dananya. Tetapi mereka juga belum dapat menjawab dengan tegas. Makanya saya minta disiapkan data untuk hearing kembali dengan KSOP, Pelindo, dan Dinas PU,” imbuhnya.
Tidak hanya itu, pada pertemuan itu, Hasan dan anggota Komisi III DPRD Kaltim yang juga memperoleh informasi, setiap kali kapal tugboat penarik ponton batu bara melewati jembatan, maka perusahaan dikenakan biaya Rp 1,8 juta. Namun lagi-lagi pada pertemuan itu, belum diketahui kemana sebenarnya aliran dana itu mengalir.
“Informasi yang kami dapat, setiap kolong jembatan ada biaya yang dikeluarkan pengguna jasa. Satu kali kolong bisa sampai Rp 1,8 juta. Itu ternyata dibayar,” bebernya.
Dari hasil rapat itu, DPRD Kaltim merasa belum mendapatkan jawaban yang memuaskan dari KSOP dan Pelindo. Karenanya, dalam waktu dekat, melalui Komisi III, dewan akan kembali memanggil kedua instansi itu. Begitu juga dengan Dinas PUTRPR dan Navigasi.
“Yang kami mau tahu, bagaimana pertanggungjawabannya. Pelindo selaku operatornya. Kemudian KSOP sebagai regulatornya. Ini yang belum sinkron data dan pembahasannya. Nanti kami akan buat notulen atau MoU ketika ada insiden tabrakan lagi, supaya jelas proses penyelesaiannya,” pungkasnya.
Penulis: Redaksi Selasar
