Ragam
Masalah Logistik Jadi Pokok Evaluasi Pemilu 2019 di Kaltim
SELASAR.CO, Samarinda – Delapan bulan sudah pesta demokrasi di Bumi Etam digelar sejak 17 April 2019 lalu. Walau sukses digelar, namun ada catatan-catatan penting yang harus menjadi bahan evaluasi bagi panitia penyelenggara hajatan lima tahunan itu.
Tim riset dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Mulawarman (Unmul) mencatat ada beberapa poin terkait evaluasi penyelenggaran Pemilihan Umum (Pemilu) serentak di Kalimantan Timur.
Hal itu disampaikan pada acara Diseminasi Hasil Riset Kepemiluan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019, di Aula Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kaltim, jalan Basuki Rahmat, Rabu (18/12/2019). Cathas Teguh Prakoso, Ketua Tim Riset mengungkapkan, dari temuan timnya data daftar pemilih sering kali berubah. Membuat KPU harus mengulangi proses pemutakhiran daftar pemilih yang ada.
Data yang masih berubah-ubah berimbas kepada perubahan jumlah kebutuhan logistik di sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) menjelang hari pemilihan. “Dari waktu, tenaga, dan biaya itu keluar semua,” imbuhnya.
Berita Terkait
Berikutnya adalah mengenai optimalisasi penyerapan anggaran pemilu. Chatas mengatakan, beberapa kabupaten/kota tidak dapat mengoptimalkan penyerapan anggaran logistik berdasarkan pagu yang telah direncanakan. Lebih lanjut, pria yang juga berprofesi sebagai dosen di Fisip ini pun mencatat hal penting mengenai logistik yang menjadi hal vital dalam pemilu.
Pengadaan logistik masih ditentukan oleh KPU RI, sehingga ketika ada surat suara yang rusak membutuhkan waktu lagi untuk berkoordinasi. “Perlu ada kewenangan yang dilimpahkan ke KPU Provinsi, maupun Kabupaten/Kota dari KPU RI terkait pengadaan logistik ini,” tandasnya.
Ketua KPU Kaltim, Rudiansyah menambahkan, pihaknya sengaja menggandeng tim riset yang diisi oleh akademisi dalam melakukan evaluasi penyelenggaran pemilu di Kaltim. Karena evaluasi internal KPU fokus pada masalah-masalah yang dihadapi oleh KPU Kabupaten/Kota. “Nah daftar isiannya ini yang diminta kepada tim riset ini mengolahnya secara ilmiah,” kata Rudiansyah.
Penelitian difokuskan di empat kabupaten/kota yang ada di Bumi Etam. Yaitu, Samarinda, Kutai Timur, Berau, dan Mahulu. Hasil dari riset kepemiluan yang ada di Kalimantan Timur ini nantinya akan disampaikan ke KPU RI, sebagai bahan evaluasi untuk Pemilu 2024 mendatang. “Rekomendasi-rekomendasi ini yang akan kita sampaikan kepada pembentuk Undang-undang dan peraturan,” tutup Rudiansyah.
Penulis: Fathur
Editor: Yoghy Irfan
