Utama
Banjir Hari Ke-5 Jaang Baru Datang, “Siapapun Wali Kota, Tak Bisa Hilangkan Banjir 100%”
SELASAR.CO, Samarinda – Rabu ketiga di Bulan Januari 2020 menjadi hari yang panjang bagi Wali Kota Samarinda dua periode Syaharie Jaang. Sejak banjir merendam beberapa kawasan Kota Tepian pada Sabtu (11/1/2020) lalu, baru di hari kelima ini (15/1/2020) Jaang meninjau langsung ke daerah terdampak.
Hari tengah teduh karena langit ditutupi awan-awan mendung, saat iring-iringan Pemkot Samarinda memecah lalulintas kota yang setengah lumpuh karena banjir. Mulai dari Balai Kota yang berada di Jalan Kesuma Bangsa, iring-iringan melambat ketika melewati Jalan Hasan Basri yang terendam banjir. Begitu pun ketika berbelok di Jalan S Parman hingga simpang empat Lembuswana. Iring-iringan meneruskan perjalanan ke Perumahan Bengkuring di Samarinda Utara yang menjadi titik banjir terdalam.
Jaang tidak datang sendiri, dia didampingi sejumlah kepala instansi terkait ketika meninjau perumahan tersebut. Dia melihat langsung pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh tim kesehatan di posko Bengkuring, juga dapur umum yang didirikan di salah satu sekolah di sana. Tidak hanya itu, dia pun menyempatkan berkeliling ke blok perumahan yang menjadi titik banjir terdalam seperti di Jalan Terong.
Dalam kunjungan itu dia menuturkan, Perumahan Bengkuring memang titik paling rentan dihinggapi banjir dan paling lama surutnya. Meski sudah berlangsung selama lima hari, dirinya mengaku tidak mau terburu-buru menaikkan status banjir Samarinda menjadi tanggap darurat. “Saya masih menunggu advise (nasihat) dari mereka (instansi-instansi terkait),” imbuh Jaang.
Berita Terkait
Wali kota dua periode ini pun meminta pihak-pihak tidak saling menyalahkan terkait banjir yang menimpa. Terlebih saat dirinya mendengar ada salah satu anggota DPRD yang berniat menggunakan hak interpelasi terkait kondisi banjir saat ini.
“Maksud saya mari kita berpikiran positif, kepala dingin melihat situasi yang terjadi. Tidak penting saling salah menyalahkan tapi ini merupakan tanggung jawab bersama,” kata Jaang.
Dia menilai, program pengendalian banjir yang setiap tahun dilakukan ini merupakan hasil kerja sama antara pemkot dan DPRD. Karena legislatif lah yang berperan dalam penganggaran dan pengawasan saat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disahkan. “APBD itu program kerja bersama, bukan cuma program kerja wali kota,” tegasnya.
Dia balik mempertanyakan anggota dewan yang mengusulkan interpelasi itu, apakah telah terjun ke masyarakat yang menjadi korban banjir. Meskipun baru di hari kelima dirinya terjun ke lokasi banjir, namun dirinya terus memonitor kondisi banjir di Samarinda.
“Harusnya anggota DPRD saat ada masyarakat kesusahan seperti ini mereka ada di lapangan, jangan cuma mau nyaleg saja. Saya walaupun di luar kota saya pantau terus,” kata dia sembari memperlihatkan gawainya yang membuka aplikasi pemantau sejumlah ruas jalan Samarinda.
Pria kelahiran Long Pahangai tahun 1964 itu pun mengakui baru saja kembali dari Jakarta, sehingga dirinya baru bisa meninjau banjir hari ini. Ditanya terkait agenda keberangkatannya, dia tidak menjawab gamblang. “Hendak tahu aja bubuhan ikam masa semua agendanya wali kota mau tahu, ada acara aku,” katanya setengah tertawa.
Dua dekade berada di kursi kepala daerah, 2 periode sebagai wakil wali kota dan 2 periode sebagai wali kota, Jaang tidak takut dinilai gagal memimpin Samarinda karena tidak mampu menuntaskan permasalahan banjir. Dia mempersilakan masyarakat memberikan penilaian terhadap dirinya.
Lebih jauh, Jaang menyinggung DKI Jakarta yang belum lama ini juga dilanda banjir besar. Meskipun ibu kota negara dan ditunjang oleh fasilitas maupun Sumber Daya Manusia (SDM) yang lebih andal, tidak membuat daerah tersebut benar-benar bebas dari bencana.
“Kita berupaya mengurangi, mengendalikan, siapa pun jadi wali kota tidak bisa menghilangkan banjir 100%,” tegas dia.
Dia pun membeberkan sejumlah kegiatan Pemkot Samarinda terkait pengendalian banjir di Samarinda. Salah satunya adalah membuat gorong-gorong besar berukuran lebar 6 meter dan tinggi 2,5 meter di persimpangan Gunung Lingai Jalan DI Panjaitan. “Memang belum berfungsi dengan baik karena masih belum selesai, harapannya kalau itu selesai bisa mengurangi banjir,” imbuhnya.
Kegiatan lainnya adalah melakukan normalisasi Sungai Karang Mumus (SKM) yang masih terhambat masalah penyelesaian dampak sosial bagi warga bantaran sungai yang akan direlokasi.
Ditanya mengenai bantuan untuk korban banjir, memang ada anggaran yang disiapkan oleh Pemkot Samarinda sebesar Rp 5 miliar melalui dana On Call. "Tapi masih menunggu status. Kalau sudah tanggap darurat pasti akan kami gulirkan," jelasnya.
Namun Jaang memastikan untuk kebutuhan konsumsi serta sayur mayur dan lauk sudah ada disiapkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Samarinda. "Bantuannya langsung berupa beras 5 ton, dari Dinsos (Dinas Sosial) juga siap bantu koordinasi dengan Bulog," tandas Jaang.
Kepala Dinas Sosial Samarinda, Ridwan Tassa, menambahkan, saat ini sudah ada dua dapur umum yang didirikan. Satu dapur umum milik TNI di Perumahan Benkuring, dan satu dapur didirikan oleh Dinas Sosial Provinsi di Jalan DI Panjaitan.
Untuk kebutuhan bahan makanan yang dimasak di dua dapur umum itu, Ridwan menyebutkan telah berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait. Termasuk dengan Bulog yang akan menyuplai kebutuhan berasnya.
Sementara ini, kebutuhan makan untuk korban banjir masih berasal dari organisasi perangkat daerah maupun perusahaan-perusahaan. Terkait bantuan dari biaya tanggap darurat masih belum bisa dikeluarkan sampai ada keputusan dari wali kota.
“Ketika status tanggap darurat itu sudah ditetapkan, baru kita buka dapur umum sebesar-besarnya melalui dana on call,” tutupnya.
Selain berkeliling di Perumahan Bengkuring, rombongan Wali Kota Jaang juga meninjau Bendungan Lempake. Saat didatangi, Tinggi Muka Air (TMA) di bendungan tersebut mencapai 66 centimeter.
Penulis: Fathur
Editor: Awan
