Utama

Irwan Komisi V DPR RI Mudik 2020 

Khawatir Ledakan Pasien Corona, Irwan Minta Presiden Tegas Larang Mudik



Anggota Komisi V DPR RI, Irwan
Anggota Komisi V DPR RI, Irwan

SELASAR.CO, Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI, Irwan mendesak pemerintah bersikap tegas soal larangan mudik di tengah masa pandemik. Dia menyayangkan juru bicara Presiden Joko Widodo justru saling koreksi tentang kebijakan tersebut.

Pada 2 April, juru bicara Istana Fadjroel Rachman menyebut Jokowi tidak melarang mudik. Menurut Fadjroel, mereka yang mudik akan menjalani protokol kesehatan, yaitu karantina mandiri dua pekan dan berstatus orang dalam pemantauan (ODP).

Namun hanya hitungan jam, pernyataan Fadjroel dikoreksi Menteri Sekretaris Negara Pratikno, yang menyebut presiden akan berusaha keras mengajak masyarakat tak pulang ke kampung halaman. “Yang benar adalah pemerintah mengajak dan berupaya keras agar masyarakat tidak perlu mudik,” kata Pratikno.

Hal itu membuat Irwan melontarkan kritik keras. “Perlu kita ketahui bahwa Jakarta dan sekitarnya merupakan episentrum pandemik Covid-19, sehingga harus ada ketegasan dari pemerintah. Presiden beserta jajarannya harus tegas melarang mudik. Jangan seperti sekarang, simpang siur,” kata Irwan, Selasa (7/4/2020).

Legislator dari daerah pemilihan Kaltim ini khawatir, jika mudik 2020 diperbolehkan, akan mempercepat sebaran Covid-19 ke segala penjuru daerah. “Pasti akan terjadi ledakan pasien corona di Pulau Jawa,” imbuhnya.

Terkait hal ini, Irwan meminta Presiden Jokowi mengumumkan sendiri sikap pemerintah terkait pelarangan tradisi tahunan para perantau tersebut. “Pak Presiden harus menyatakan sendiri agar mudik dilarang,” tegasnya.

Bahkan, akan lebih baik jika Presiden menginstruksikan karantina wilayah untuk daerah Jakarta dan sekitarnya. Hal ini untuk benar-benar memutus mata rantai penularan virus yang berasal dari Wuhan, Tiongkok ini.

“Dan yang paling penting, rakyatnya dijamin hidupnya oleh negara,” jelasnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang juga Ad Interim Menteri Perhubungan Jenderal TNI (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan dalam akun Instagramnya @luhut.pandjaitan menyampaikan pemerintah saat ini sedang merumuskan kebijakan untuk mengendalikan mudik 2020 dalam rangka mencegah penyebaran virus corona (Covid-19).

"Untuk itulah saya dan lintas kementerian terkait yang berkepentingan dalam membuat kebijakan terkait mudik, sedang merumuskan pedoman dan petunjuk teknis pengendalian mudik 2020," tulis Luhut, Senin (6/4/2020).

“Seperti yang disampaikan Presiden @Jokowi dalam arahannya tadi akan melihat evaluasi 2-3 minggu ke depan kebijakan ini diberlakukan," tambahnya.

Luhut mengatakan pemerintah terus melakukan kajian dengan melibatkan banyak pakar terkait opsi arus mudik ini.

Selain itu, Luhut juga mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk tidak mudik demi keselamatan bersama. Pasalnya, penularan Covid-19 ini berpotensi merebak cukup tinggi dan cepat, jika kita berada di kerumunan orang.

Penulis: Fathur
Editor: Awan

Berita Lainnya