DPRD Kukar Minta Perusda Bekerja Sama Optimalkan PAD

Rabu, 17 Juni 2020

Wakil Ketua III DPRD Kutai Kartanegara, Siswo Cahyono

SELASAR.CO, Kutai Kartanegara - Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2020 Perseroan Daerah (Perseroda) PT Mahakam Gerbang Raja Migas (MGRM) belum rampung. Wakil Ketua III DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) Siswo Cahyono, meminta perusahaan daerah harus bekerja sama mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD).

Siswo mengatakan, RKAP belum dijalankan karena pemilik saham 1 persen itu, Perusahaan Daerah (Perusda) Kelistrikan dan Sumber Daya Energi (KSDE) dan Tunggang Parangan belum menandatangani RKAP. Padahal Pemkab Kukar yang merupakan pemilik saham mayoritas MGRM sebesar 99 persen yakni melalui Bupati Kukar telah menandatangani RKAP MGRM 2020.

Menurutnya ada ketidaksinkronan antar perusahaan yang menjalin kerja sama. Seharusnya, kata Siswo, untuk mengoptimalkan PAD, perusahaan harus saling mendukung. Apa yang dilakukan pemilik saham 1 persen MGRM ini merugikan perusda.

"KSDE 0,4 persen sahamnya, Tunggang Parangan 0,6 persen, Pemkab 99 persen. Apa alasannya Bupati Kukar sudah tanda tangan tapi KSDE dan TP belum," kata Siswo.

Berita Terkait

Siswo menambahkan natinya Komisi II DPRD Kukar akan menindaklanjuti permasalahan ini, untuk merampungkan persoalan di MGRM. Menurut Siswo, lebih baik saham minoritas MGRM diserahkan ke Perusda milik Pemkab Kukar yang sumbangsihnya sudah terlihat. Bahkan, ia meminta penyertaan modal untuk KSDE dan Tunggang Parangan dihentikan terlebih dahulu.

"KSDE sudah mendapatkan penyertaan modal Rp 60 miliar, tapi sumbangsih PAD setahu saya itu zonk, tidak ada," kata Siswo.

Begitu juga dengan Tunggang Parangan, Siswo menilai hasilnya kurang lebih dengan KSDE. Ia pun meminta kepada Bupati agar yang mengisi jabatan Direktur Tunggang Parangan bukan dari Aparatur Sipil Negara (ASN), karena akan tidak optimal jika rangkap jabatan.

Penulis: Faidil Adha
Editor: Awan