Perjalanan 5M Melintasi Jalan-Jalan Rusak Kutai Barat

Jumat, 24 Juli 2020

Anggota Komisi V DPR RI Irwan (kedua kiri) meninjau pembangunan jalan di Kutai Barat.

Panjang jalan nasional di Kalimantan Timur sekitar 1.700 kilometer. Sepuluh persennya, atau 170 km, dalam kondisi rusak berat. Dan 106 km di antaranya ada di wilayah Kutai Barat.

JALAN rusak di Kaltim adalah cerita legendaris. Turun-temurun dari satu generasi ke generasi lain. Bahkan lahir anekdot dari situ. Jika Anda berkendara mobil dari Kalimantan Selatan ke Kalimantan Timur, mudah menandai lokasinya. Begitu mobil mulai bergoncang, selamat, Anda telah sampai di wilayah Kaltim.

FX Yapan, Bupati Kutai Barat, wilayah yang jalan nasionalnya paling banyak rusak parah, juga punya materi lucu berbau ironis terkait hal itu. "Jalan menuju provinsi (Sendawar ke Samarinda, yang merupakan kewenangan pemerintah provinsi dan pusat) ini lebih jelek daripada jalan menuju kuburan kami," katanya. "Apanya yang berdaulat kalau jalan rusak?" tambah Yapan. Untuk diketahui, motto Pemprov Kaltim adalah Kaltim Berdaulat. Entah apa maksud Pak Bupati.

"Saya juga pernah sampaikan soal jalan rusak ini ke Pak Isran (Gubernur Kaltim). Pak, jalan kami rusak ini. Dijawab Isran, ya memang rusak," tutur Yapan sembari menirukan ucapan Gubernur, lalu tertawa. Padahal, kata dia, jalan tersebut adalah urat nadi ekonomi. Sebagai bupati, Yapan menjadi alamat luapan kekecewaan oleh masyarakat maupun politikus.

Berita Terkait

"Mereka tidak mau melihat itu jalan kewenangan siapa, mereka hanya melihat kenyataan," ujarnya. Status jalan berdasarkan pengampu kewenangannya ada 3, yakni jalan kabupaten/kota, jalan provinsi, dan jalan nasional.

Badan jalan utama Kutai Barat dari dan menuju ibu kota provinsi, Samarinda, memang banyak luka. Data Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kaltim, ada sekitar 660 lubang sepanjang jalan Sendawar-Samarinda. Sebagian sudah disembuhkan. Sisanya masih sekitar 200-an lubang.

"Kita memiliki kendala jalan. Dulunya berfungsi untuk arus manusia saja. Sekarang juga untuk angkutan komoditi," kata Edyanto Arkan, Wakil Bupati Kubar.

Setiap harinya, sebut dia, ada sekitar 500 mobil pengangkut komoditi (sawit) setiap hari melewati jalan negara.

"Dulu juga orang angkut alat berat dengan LCT lewat sungai, sekarang lewat darat," keluhnya. Hal itu yang membuat jalan babak belur.

Menanggapi hal tersebut, Junaidi, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kaltim mengatakan, dari 1.700 km jalan nasional di Bumi Etam, 170 km rusak berat. Dari 170 km kerusakan, 106 km di antaranya di wilayah Kubar.

"Kami akan mengerjakan dua paket jalan yang rusak berat, dari Simpang Blusuh ke Gusiq," katanya. Dikerjakan sekitar September 2020.

^{Irwan (kanan) berdiskusi dengan Junaidi Kepala BBPJN Kaltim}

Sementara, sekitar 60 km ke perbatasan Kalteng juga tidak ada lagi aspalnya. "Dari simpang Blusuh ke batas Kalteng, kami butuh support," ujarnya. Dari dana yang diperlukan sekitar Rp 600 miliar, baru dianggarkan sekitar Rp 200 miliar.

Segala persoalan infrastruktur jalan itu yang membuat anggota Komisi V DPR RI, Irwan, memilih Kubar sebagai lokasi reses pertamanya, 22-23 Juli 2020. Menggunakan jalan darat dari Samarinda, Irwan melihat sendiri kondisi jalan rusak di Kubar.

Politikus Partai Demokrat ini mengatakan, terkait jalan nasional di Kubar, tahun 2020 seharusnya tuntas segala perbaikan dan peningkatannya. "Tapi karena ada Covid, terjadi realokasi anggaran dan refocusing program. Sehingga, ada relaksasi di situ. Misalnya dari single years jadi multi years," ujarnya.

Dia memastikan akhir tahun 2021 jalan poros Kota Bangun-Blusuh-Gusiq-Sendawar bisa tuntas. Selain itu, Irwan pun memastikan tahun 2022, seluruh jalan nasional di Kaltim sudah mulus.

"Ke depan kita juga ingin buat shortcut baru. Seperti jalan Kubar ke IKN (Ibu Kota Negara) baru, juga Kubar ke Kutim atau Berau," katanya.

Irwan juga akan terus mendorong usulan-usulan pembangunan infrastruktur, baik dari pemerintah daerah maupun BBPJN.

Terkait itu, Bupati Kubar FX Yapan memgucapkan terima kasih kepada Irwan. "Luar biasa pak Irwan sudah mau ke sini. Ini pertama kalinya anggota DPR RI ke sini," katanya.

Dia menambahkan, biasanya pemerintah pusat maupun provinsi hanya menjalankan 2M. Yakni menganggarkan dan melaksanakan. "Sehingga banyak kebijakan tidak efektif dan efisien," ucapnya. "Kalau saya prinsipnya jalankan 5M, yaitu mendengar, melihat, merasakan, menganggarkan, dan melaksanakan," kata Yapan. Hal itu yang juga dijalankan Irwan lewat resesnya di Kutai Barat.

Penulis: Redaksi Selasar
Editor: Awan