Utama

UU Ciptaker Undang-undang Cipta Kerja UU Cipta Kerja Omnibus Law 

Begini Sikap Syaharie Jaang soal UU Cipta Kerja

Senin, 12 Oktober 2020

SELASAR.CO, Samarinda - Aksi demo penolakan Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) terus terjadi di Indonesia. Ribuan mahasiswa, buruh, serta warga sipil turun ke jalan menyuarakan aspirasi kontra terhadap keputusan DPR RI mengesahkan UU Ciptaker. Hal ini karena mereka menilai banyaknya pasal-pasal kontroversial yang bisa merugikan banyak pekerja atau buruh. 

Demonstrasi besar-besaran terjadi hampir di semua kota besar di Indonesia termasuk Ibu Kota Kalimantan Timur, Samarinda. Beberapa hari lalu terjadi aksi demo penolakan UUD Cipta Kerja di depan gedung DPRD Kaltim pada Kamis, 8 Oktober 2020. Rencananya aksi serupa akan kembali digelar pada hari ini, Senin (12/10/2020). 

Terkait rentetan aksi penolakan UU Cipta Kerja di Kota Tepian, Wali Kota Samarinda, Syaharie Jaang, pun ikut berkomentar. Ditemui SELASAR usai menghadiri peresmian Kantor Satpolair Polresta Samarinda, Jaang menilai bahwa aksi demo tersebut adalah hal yang lumrah terjadi di Indonesia bahkan di dunia. Dirinya juga berharap bahwa aksi menyuarakan aspirasi publik terhadap UU Cipta Kerja tersebut bisa berjalan dengan tertib, aman dan aspirasi bisa tersampaikan dengan baik sesuai ketentuan. 

“Harapan saya para demonstran bisa datang dengan tertib, kita sampaikan aspirasi dengan tertib aman, kita pulang juga dengan tertib,” ucap Jaang.

Saat ditanya apakah dirinya setuju dengan UU tersebut, wali kota dua periode itu enggan menjawab. Dirinya hanya berujar akan mempelajari terlebih dahulu undang-undang yang disahkan pada 5 Oktober 2020 tersebut. 

"Bukan masalah mendukung atau tidak mendukung, kita harus pelajari dulu (UU Cipta Kerja)," ujarnya. "Itu kan pembahasannya UU di DPR RI, kalau kita (di daerah) kan hanya menjaga stabilitas dan keamanan. Peraturan Daerah (Perda) saja tidak secara detail mempelajari itu," tambahnya. 

Sebelumnya Fraksi Demokrat di DPR RI menjadi salah satu dari dua partai yang menolak pengesahan UU Cipta Kerja. Saat ditanya apakah dirinya satu suara dengan penolakan dari partainya tersebut, lagi-lagi ia enggan berkomentar banyak. 

Seperti diketahui, Jaang merupakan Ketua DPD Partai Demokrat Kaltim. “Kita serahkan ke DPR RI, kalau kita di daerah ini kan berbeda juga,” tutupnya.

Penulis: Bekti
Editor: Awan