Untuk Corona, Pemkab Kutim Siapkan Dana Berlapis

Rabu, 03 Februari 2021

SELASAR.CO, Sangatta - Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mengaku sudah menyiapkan dana berlapis untuk penanganan wabah virus Corona (Covid-19) tahun ini di beberapa dinas. Seperti di Dinas Kesehatan, RS Kudungga, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Selain dana belanja langsung, pemerintah juga menyiapkan anggaran senilai Rp40 miliar. Dana ini terdiri dari Rp6 miliar gaji tenaga kesehatan, sisanya untuk belanja tidak langsung yang masih akan disusun penggunaannya. Demikian dikatakan Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Kutim, Irawansyah.

“Jadi, untuk dana penangangan Covid-19 di Dinas Kesehatan Rp3 miliar, di BPBD Rp2 miliar, ada juga di Rumah Sakit Kudungga Rp3 miliar. Anggaran ini sudah masuk DPA mereka. Tapi, kita masih punya dana penanganan Covid-19 Rp40 miliar, dimana Rp6 miliar untuk gaji tenaga kesehatan, sedangkan Rp36 miliar, masih akan dibahas penggunaannya. Jadi anggaran Rp36 miliar ini masuk belanja tidak langsung nantinya,” urai Sekkab.

Terkait kesiapan Pemkab Kutim untuk pengadaan vaksin Covid-19, Irawansyah mengatakan, belum ada instruksi. Karena itu, tidak disiapkan anggaran. Namun, sejauh ini masalah vaksin pendanaannya semua dari pemerintah pusat. Pemkab hanya menyiapkan dana untuk pendukung seperti dana operasional.

Berita Terkait

Sebelumnya, Dinas Kesehatan mengaku telah mengajukan usulan anggaran Rp9 miliar ke Pemkab Kutim untuk penanganan penyebaran virus Corona atau Covid-19 di tahun 2021 ini, namun belum jelas berapa yang akan diberi.

“Tahun ini kami minta anggaran penanganan Covid-19 di APBD Kutim 2021. Tapi kami belum tahu dikasih berapa,” kata Kepala Dinas Kesehatan Kutim, dr Bahrani Hasanal.

Dikatakan, anggaran sebesar itu rencananya diperuntukkan menyiapkan logistik dalam penanganan Covid-19. Mulai dari alat pelindung diri (APD), masker, hand sanitizer, disinfektan, rumah karantina hingga penyediaan alat-alat dalam mendukung proses vaksinasi yang akan dilakukan.

“Sebenarnya kita belum merincikan penggunaan anggaran tersebut. Yang jelas Rp 9 miliar itu termasuk di dalamnya rumah karantina dan lain-lain,” jelas dr Bahrani, beberapa hari lalu.

Diakui, anggaran itu dinilai masih kurang, karena masih banyak kebutuhan. Sehingga penggunaan anggaran harus benar-benar dijaga dan digunakan seefektif dan seefesien mungkin di tengah pandemi Covid-19.

“Dengan anggaran yang terbatas itu, kita harus bisa melaksanakan kegiatan yang maksimal dan arahnya benar-benar untuk menangani Covid-19 ini,” katanya.

Penulis: Bonar
Editor: Awan