Kutai Timur

APBD Kutim BPKAD Kutim DAU Kutim 

APBD Kutim 2021 Dipastikan Berkurang Lagi Rp200 Miliar Lebih

Minggu, 28 Februari 2021

SELASAR.CO, Sangatta - Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kutai Timur (Kutim) tahun 2021 yang disepakati Pemkab dan DPRD Kutim tahun lalu senilai Rp2,9 triliun lebih, dipastikan akan berkurang lagi sekitar Rp200 miliar. Pengurangan ini diakibatkan pemotongan dana transfer pemerintah pusat ke daerah sebanyak delapan persen. Demikian disampaikan Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Kutim, Irawansyah. 

“Saya memang dapat kabar dari BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah), kalau dana transfer pusat ke daerah, itu dipotong delapan  persen untuk tahun 2021 ini. Jadi, kalau demikian, maka APBD kita yang nilainya sekitar Rp2,9 triliun itu, pasti dipotong sekitar  delapan persen. Jadi kira-kira berkurangnya itu sekitar Rp200 miliar lebih,” jelas Irawansyah, Jumat  (26/2/2021) lalu di Kantor Bupati Kutim.

Disebutkan, dana transfer pusat itu meliputi dana alokasi umum (DAU), dana bagi hasil migas, dan royalti, semua dipotong delapan persen. Di lain pihak, pemerintah pusat meminta pemerintah daerah untuk kembali melakukan refocusing anggaran, untuk penanganan  Covid-19. Karena itu, mau tidak mau, maka kini pemerintah Kutim pasti melakukan rasionalisasi anggaran lagi, seperti tahun lalu. 

“Karena sudah ada DPA, maka yang dilakukan adalah pemotongan anggaran untuk kegiatan.  Terutama kegiatan fisik, dimana anggarannya tiap kegiatan tentu harus dikurangi, terutama  yang dianggap tidak penting,” katanya. 

Khusus refocusing untuk penanganan Covid-19, karena Pemkab Kutim memang dari awal telah menyiapkan anggaran sekitar Rp50 miliar, maka  kini yang harus dilakukan adalah  menghitung apakah anggaran itu masih kurang atau tidak. Kalau memang dianggap sudah cukup, maka tak perlu menambah anggaran lagi.

Seperti diketahui,  APBD Kutim yang disepakati Pemkab dan DPRD Kutim November lalu senilai Rp2,9 triliun lebih. Terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp200  miliar lebih, dana transfer dari pusat  Rp2,6 triliun, dan pendapatan lain-lain daerah yang sah sebesar Rp49 miliar lebih, serta dana Bosnas Rp63 miliar. Sehingga total pendapatan daerah sebesar Rp2,93 triliun lebih.

Sementara untuk belanja daerah terdiri dari belanja operasi Rp1,47 triliun, belanja modal senilai Rp1,14 trilun, sementara belanja transfer daerah Rp343 miliar.

Penulis: Bonar
Editor: Awan