Kutai Timur
SIPD Kutim Bappeda Kutim Musrembang Kutim
Tahun Depan, Program Kecil-kecilan Tak Perlu Lagi Dilaksanakan OPD
SELASAR.CO, Sangatta - Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) tahun ini agak berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Apalagi di bawah kepemimpinan Ardiansyah Sulaiman dan Kasmidi Bulang sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kutim, telah menerapkan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).
Maka ke depan perencanaan pembangunan yang dilakukan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemkab Kutim harus selaras visi-misi bupati terpilih. Fokusnya adalah bagaimana membangun infrastruktur dasar guna meningkatkan perekonomian masyarakat.
“Misalnya, bagaimana agar Dinas PU, khususnya Bina Marga dalam programnya bisa kembali pada tugas pokok membangun infrastruktur yang skalanya lebih besar. Misalnya membangun jalan antar-kecamatan, antar-desa, agar perekonomian masyarakat bisa tumbuh,” jelas Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bappeda Kutim, Suprihanto, kepada media ini beberapa waktu lalu.
Sementara untuk program kecil seperti pengadaan bibit ikan maupun yang lainnya, ke depan tak perlu lagi dilakukan oleh sejumlah OPD. Hal-hal kecil seperti itu, kata dia, cukup dimaksimalkan menggunakan anggaran desa.
Berita Terkait
Sebab, anggaran di desa saat ini dinilai cukup besar. Dimana ada Dana Desa (DD) dari pusat, ada Alokasi Dana Desa (ADD) dari daerah, yang nilainya cukup besar. Dengan dana sebesar itu, maka seharusnya pengadaan kecil-kecil seperti itu dapat dilakukan di desa. Sementara kegiatan dengan skala yang besar dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten.
“Karena dengan pemerintahan baru, dengan sistem yang baru saat ini, maka program yang kecil-kecil bisa jadi tidak ada di SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah). Seperti pengadaan bibit ikan lele, atau bibit lombok, seharusnya di desa saja,” tegasnya.
Lebih lanjut, Suprihanto menjelaskan dalam musrenbang yang tengah dilakukan di beberapa kecamatan, dapat dikerucutkan bahwa mayoritas masyarakat mengusulkan pembangunan infrastruktur.
"Sehingga Bupati dan Wakil Bupati memutuskan akan mengalokasikan dana pembangunan sebesar 50 persen untuk pembangunan infrastruktur dasar. Infrastruktur dasar itu berupa pembangunan jalan, drainase, air bersih dan pembangunan fasilitas kesehatan. Harapannya, dengan pembangunan infrastruktur dasar, maka pembangunan ekonomi juga akan lancar," tutupnya.
Penulis: Bonar
Editor: Awan
