Kutai Timur
Pansus LKPJ Bupati Kutim LKPJ Bupati Kutim DPRD Kutim Anggaran DPMPTSP
Tim Pansus LKPJ Bupati Kutim Minta Rincian Anggaran DPMPTSP
SELASAR.CO, Sangatta - Ketua Pansus LKPJ Bupati Kutim Faizal Rachman mengaku jika pihaknya sudah memberikan beberapa catatan khusus ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kutim. Hal ini dilakukan saat rapat evaluasi Panitia Khusus (Pansus), terkait Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Kutim Tahun anggaran 2020 pada, Kamis (15/4/2021).
“Sebenarnya DPMPTSP ini kita minta untuk lebih bagaimana bisa mendatangkan investasi di Kabupaten Kutai Timur, serta mempermudah pelayanan izin. Namun nyatanya kemarin malah konsentrasinya membangun solar cell. Namun menurut pihak DPMPTSP hal tersebut mereka lakukan untuk mendorong investasi daerah,” ucap Faizal Rachman kepada sejumlah awak media.
Untuk itu, pihaknya berencana mau mengecek secara langsung dilapangan, titik pembangunan solar cell yang di maksud. “Maksud saya itu, kami mau melihat di titik-titik mana yang menurut penyampaian mereka itu untuk menopang ekonomi, apakah itu benar atau tidak. Kan ini sudah dilaksanakan, makanya harus di
cek,” ujarnya.
Selain itu, terkait adanya pernyataan pihak DPMPTSP yang sudah tidak berkeinginan lagi melaksanakan kegiatan pengadaan solar cell, namun kenyataannya anggaran pengadaan barang tersebut kembali diajukan. “Makanya itu tadi kita mau konfirmasi langsung ke Bappeda Kutim, kenapa bisa masuk anggarannya padahal dinasnya sendiri sudah menolak. Tapi tadi Bappedanya tidak hadir,” imbuhnya.
Berita Terkait
- Unggul Dari Golkar, PKS Diproyeksikan Duduki Posisi Ketua DPRD Kutim 2024-2029
- Berdasarkan Data D Hasil Rekapitulasi dari 18 Kecamatan, Partai Demokrat Kutim Klaim Masuk Unsur Pimpinan di DPRD Kutim Periode 2024-2029
- Masdari Kidang dan Apansyah di DPRD Kutim Digantikan, Ini Alasannya
- Live Streaming STV
Faizal pun mengaku terkejut mendegar adanya pernyataan bahwa ada dinas yang menolak kegiatan, sementara dinas yang lain sangat butuh kegiatan. “Di DPMPTSP sudah ditolak anggarannya tapi tetap masuk kegiatan itu, sementara Dinas Koperasi anggarannya hanya Rp 800 juta satu dinas, sampai-sampai mereka akan melakukan kegiatan monitoring saja tidak mampu, karena bajetnya memang nggak ada,” jelasnya.
Lebih lanjut, Faizal menambahkan keseluruhan permasalahan tersebut nantinya akan tetap dikroscek kembali dalam rapat internal tim pansus LKPJ Bupati Kutim 2020.
Penulis: Bonar
Editor: Awan
