Pariwara
Andi Harahap: Manajemen data penduduk di OPD Pemprov Kaltim Masih Lemah
SELASAR.CO - Ketua panitia khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim Tahun 2020 DPRD Kaltim, Andi Harahap mengkritisi lemahnya manajemen data penduduk di berbagai OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di lingkup Pemprov Kaltim.
“Akibat lemahnya data penduduk, setiap pemerintah pusat (kementerian) mau menyalurkan bantuan, terutama untuk penduduk penyandang masalah sosial, misalnya penduduk miskin, pemerintah daerah perlu waktu lama untuk menyediakan, akhirnya bantuan juga lambat diterima masyarakat,” kata Andi Harahap, Rabu (02/06/21).
Menurut politisi Golkar ini, dalam merencanakan pembangunan daerah, dibutuhkan data penduduk yang valid, sudah terverifikasi, akurat. Tapi faktanya data demikian belum tersedia, kalaupun ada antar OPD terkait, agaknya berbeda-beda. “Dampak tidak tersedianya data yang update, misalnya bantuan sosial bagi masyarakat terdampak Covid-19 tahun 2020 lambat tersalurkan. Karena data yang tersedia data beberapa tahun lalu, maka perlu waktu 2 bulan meng-update-nya,” ujar Andi.
Kemudian kerap ditemui, data antara OPD satu dengan yang lain kadang tak sinkron, sehingga pada saat ada program yang berkaitan dengan masyarakat maka pemerintah harus kembali melakukan pendataan. “Data tiap OPD terkait ada. Tetapi ketika disandingkan malah menimbulkan kita bingung sendiri,” pungkasnya.
Berita Terkait
Penulis: Yoghy Irfan
Editor: Awan
