Ragam
BKKBN RI BKKBN Kunjungan Kerja BKKBN Provinsi Kaltim
Kunker ke Kaltim, Kepala BKKBN RI Sebut Presiden Setujui Rekrutmen 4.000 Tenaga Penyuluh
SELASAR.CO, Samarinda - Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) RI, Hasto Wardoyo, melakukan kunjungan kerja ke Samarinda pada Kamis (21/10/2021). Tiba di Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Kaltim, Hasto langsung disambut Kepala Perwakilan BKKBN Kaltim, Muhammad Edi Muin.
"Kedatangan saya ke Kaltim selain untuk silaturahmi, saya juga napak tilas karena saya dulu pernah tinggal di pedalaman Kaltim selama 5 tahun sebagai dokter," ujarnya.
Dalam kedatangannya ini, ia mengaku akan melakukan komunikasi dengan petugas-petugas BKKBN yang bekerja di lapangan terkait penyerahan anggaran. "Dulu anggaran BKKBN itu kita serahkan ke kepala perwakilan, tapi sekarang sudah kami serahkan langsung ke kabupaten/kota. Sehingga harapan saya walaupun ada pandemi tapi penyerapannya bagus," harapnya.
Selain itu, dirinya juga mengungkapkan persoalan kurangnya tenaga penyuluh di daerah, juga menjadi salah satu keluhan yang ia terima dalam kunjungan kali ini. Terkait hal ini ia menyatakan bahwa usulan penambahan Penyuluh Keluarga Berencana (PKB/PLKB) sebanyak 4.000 orang telah disetujui Presiden Joko Widodo.
Berita Terkait
“Kami sudah meminta kepada Presiden agar ditambah penyuluh KB dan Alhamdulillah disetujui sebanyak 4.000, biasanya oleh pemerintah ditambah hanya 800 per tahunnya untuk 514 kabupaten,” katanya saat melakukan pertemuan dengan sejumlah PKB/PLK Samarinda dan Kutai Kartanegara, di Kantor Perwakilan BKKBN Kaltim, Rabu (20/10/2021).
Meski begitu, dengan penambahan ini jumlah tenaga penyuluh di lapangan masih kurang, seperti halnya di Kabupaten Kutai Kartanegara jumlah desanya mencapai 230 sekian, tapi penyuluh KB-nya cuma 46, sehingga masih kurang sekali.
Hal tersebut yang harus didengar dan diusahakan rekrutmen melalui Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Oleh karena itu ia juga berusaha untuk bertemu kepala daerah supaya daerah juga mendukung tenaga dari daerah.
“Idealnya satu penyuluh menangani satu desa, tapi seperti di Kabupaten Kutai Kartanegara hanya ada 46 PNS untuk 230 desa. Bisa dibayangkan satu penyuluh menangani enam desa, apalagi letak desanya jauh-jauh, hal itu yang menjadi kendala,” tuturnya.
Dalam waktu dekat BKKBN RI juga akan merekrut pendamping keluarga, satu desa tiga pendamping, meskipun tidak digaji rutin, tapi operasionalnya diberikan.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Kaltim Muhammad Edi Muin membenarkan jumlah penyuluh KB di Kaltim masih sangat kurang. Perbandingannya 1:4, dimana satu penyuluh bisa menangani empat desa bahkan bisa lebih.
“Jadi sangat kekurangan tenaga penyuluh. Satu penyuluh bisa menangani empat hingga lima desa dan ini tentu tidak efektif, tetapi dalam pencapaiannya masih cukup baik karena dibantu para kader kita di lapangan,” kata Edi Muin.
Penulis: Yoghy Irfan
Editor: Awan
