Ragam

Pelabuhan Ferry Penanganan Banjir dprd kaltim DPRD Kaltim Dapil Balikpapan 

Hasil Reses Dewan di Balikpapan: Butuh Pemantapan Akses Pelabuhan Ferry Hingga Penangan Banjir



Anggota DPRD Kaltim Dapil Balikpapan, Muhammad Adam Sinte menyerahkan laporan hasil reses atau aspirasi anggota DPRD Provinsi Kalimantan timur masa sidang II tahun 2022.
Anggota DPRD Kaltim Dapil Balikpapan, Muhammad Adam Sinte menyerahkan laporan hasil reses atau aspirasi anggota DPRD Provinsi Kalimantan timur masa sidang II tahun 2022.

SELASAR.CO, Samarinda - PJ Sekprov Kaltim Riza Indra Riadi, hadir dalam Rapat Paripurna Ke-27 DPRD Provinsi Kaltim yang digelar pada hari ini Selasa (9/8/2022). Agenda rapat paripurna kali ini ialah penyampaian laporan hasil reses atau aspirasi anggota DPRD Provinsi Kalimantan timur masa sidang II tahun 2022.

Secara bergantian anggota dewan menjabarkan aspirasi-aspirasi yang diserap dari masing-masing daerah pemilihannya. Seperti yang disampaikan oleh Anggota DPRD Kaltim Dapil Balikpapan, Muhammad Adam Sinte. Ia menyebutkan bahwa aspirasi dari masyarakat Balikpapan agar pemerintah provinsi tetap fokus untuk memperjuangkan ruas jalan provinsi di Balikpapan. Yaitu ruas jalan Mulawarman sampai perbatasan Kutai Kartanegara dan ruas KM 5 depan Hotel Platinum sampai ke pelabuhan ferry.

"Kondisi jalan tersebut tidak dikategorikan mantap dan masih membutuhkan perbaikan yang harus dilakukan oleh pemerintah provinsi. Terutama drainase di sisi kiri dan kanan jalan Mulawarman mulai dari Samsat Balikpapan sampai dengan perbatasan Kutai Kartanegara. Demikian ruas jalan provinsi di km 5 depan Hotel Platinum ke pelabuhan ferry sedang dikerjakan perbaikan, terutama tanjakan di depan lapangan golf yang setiap musim hujan itu mengakibatkan banjir," jabar Muhammad Adam.

Selin itu dirinya mengharapkan ada langkah yang signifikan dari pemerintah provinsi, menyikapi keluhan masyarakat Balikpapan terkait aset pemerintah provinsi yang diserahkan kepada MBS, untuk melakukan kerjasama kepada pihak ketiga dengan dibangun Balikpapan supermall. "Tapi sampai sekarang lahan tersebut hampir 10 tahun tidak ada progres signifikan di lapangan. Masyarakat di Balikpapan merasa dirugikan dengan dibongkarnya dua kantor pemerintahan yaitu kantor lurah Mekarsari dan kantor kecamatan Balikpapan tengah. Sampai sekarang belum ada titik terang proses penggantian kantor yang dimaksud," jabarnya.

Aspirasi berikutnya yang disampaikan anggota Komisi II DPRD Kaltim ini adalah meminta alokasi anggaran ke pemerintah kota Balikpapan untuk yang penanggulangan banjir. Karena persoalan banjir masih menjadi persoalan utama di kota Balikpapan, ada beberapa daerah yang sampai sekarang masih langganan banjir seperti DAM, Sepinggan dan sekitar gunung Sari.

"Kemudian pak sekda ini masukkan juga kami terima setiap kali reses, ada kesulitan kawan-kawan konstituen ketika mereka mengusulkan beberapa usulan dari lingkungan mereka. Terutama dengan dibatasinya usulan mereka dengan Pergub 49 tentang alokasi bantuan keuangan minimal Rp2,5 miliar," pungkasnya.

Sementara itu dalam sambutan gubernur yang dibacakan oleh PJ Sekprov Kaltim Riza Indra Riadi, Pemprov menyambut baik dan mengapresiasi terhadap kegiatan reses, yang dilakukan oleh anggota DPRD Kaltim sebagai wujud pelaksanaan undang-undang dan penyerapan aspirasi masyarakat sebagai tugas dan fungsi kedewanan.

"Kinerja anggota DPRD provinsi Kaltim saya yakin selama ini sudah maksimal dalam menyuarakan dan menjembatani aspirasi masyarakat. Tinggallah tugas kita bersama antara pemerintah provinsi dan DPRD Kaltim yang harus terus dipacu disinkronkan, sehingga terbangun sinergi dan koordinasi yang baik serta harmonis," ucap Riza.

Penulis: Yoghy Irfan
Editor: Awan

Berita Lainnya