Ini 15 Daftar Pejabat Yang Baru Dilantik Bupati Kutim

Kamis, 01 September 2022

Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman pada Rabu (31/8/2022) kembali melantik 15 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator di Lingkungan Pemkab Kutim.

SELASAR.CO, Sangatta - Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman pada Rabu (31/8/2022) kembali melantik 15 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator di Lingkungan Pemkab Kutim.

Berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 821.2/417/BKPP-MUT/VIII/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2022. Berikut nama-nama Pejabat yang di lantik:

Poniso Suryo Renggono, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
Zubair, Asisten Perekonomian dan Pembangunan.
Jamiatulkhair Daik, Asisten Administrasi Umum.
Ayub, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
H. Sumarjana, Kepala Dinas Perkebunan.
Aji Wijaya Efendie, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan.
Suriansyah, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan.
M Alfian, dilantik sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan.
Sulastin, dilantik sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Prekonomian, Pembangunan dan Keuangan.
Jumeah, dilantik sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Januar Bayu Irawan, dilantik sebagai Kepala Bagian Hukum Setkab Kutim.
Agus Husainai, dilantik sebagai Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Danar Takdir Suprayogi, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Muhamat Syarif Noviyati, dilantik sebagai Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Hairullah, dilantik sebagai Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan Badan Penelitian dan Pengembangan.

Selanjutnya, dalam kesempatan itu, Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman berpesan agar para pejabat yang baru dilantik bisa bekerja dengan baik, profesional dan penuh tanggung jawab, serta menghindari sikap-sikap dan perbuatan tercela, yang menyimpang dari kejujuran dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.