Kutai Kartanegara

DPRD Kukar  APBD 2023 Rancangan APBD 2023  Aliansi Bubuhan Suara Rakyat   Aliansi Bubuhan Suara Rakyat Kukar 

DPRD Kukar Gelar RDP Soal Rancangan APBD 2023



Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Bubuhan Suara Rakyat (Busur) Kukar.
Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Bubuhan Suara Rakyat (Busur) Kukar.

SELASAR.CO, Tenggarong - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Bubuhan Suara Rakyat (Busur) Kukar, pada Senin (10/10/2022).

Rapat yang digelar di ruang Badan Musyawarah (Banmus) sekretariat DPRD Kukar tersebut membahas partipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah daerah terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kukar tahun 2023.

Wakil Ketua I DPRD Kukar juga selaku pemimpin rapat, Alif Turiadi, mengatakan, Aliansi Busur yang hadir dalam rapat ini merupakan representatif dari masyarakat Kukar yang turut berpartisipasi terhadap program-program pemerintah daerah yang akan disusun di dalam rancangan APBD tahun 2023 mendatang. Salah satunya, upaya terhadap pengentasan kemiskinan di Kukar.

"Dimana, kalau kita lihat tadi data-data miskin kita secara representase meningkat. Ini harus menjadi catatan dan perhatian oleh Bupati sebagai penyelenggara pemerintahan dan pengguna anggaran supaya tepat sasaran," ujar Alif Turiadi.

Dari pembicaraan yang dibahas di dalam rapat, Alainsi Busur Kukar menginginkan sejumlah program-program yang dijalankan oleh OPD Kukar, pada tahaun 2023 mendatang disinkronkan dengan visi misi Bupati Kukar dalam menuntaskan masalah kemiskinan. Mengingat, APBD Kukar tahun 2023 meningkat dan dianggap dapat menyelesaikan persoalan tersebut.
"Tahun ini saja meningkat dan tahun 2023 ini asumsi pendapatan dari APBD kita sekitar Rp7,2 triliun," ungkapnya.

Dengan meningkatnya APBD Kukar tahun 2023, diharapkan dapat menyelesaikan persoalan kemiskinan di Kukar. Bahkan, sejumlah OPD yang hadir, seperti Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans), Koperasi dan UMKM Kukar juga sudah menyampaikan terkait program kesejahteraan masyarakat.
"Semuanya akan kita libatkan," pungkasnya.

Penulis: Juliansyah
Editor: Awan

Berita Lainnya