Kutai Timur
PAD Kutim Pendapatan Asli Daerah Kominfo Kutim Bapenda Kutim APBD Kutim
Kemandirian Keuangan Daerah di Ukur Dari PAD-nya
SELASAR.CO, Sangatta – Keuangan Pemerintah Daerah harus terus dipacu melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), agar bisa mewujudkan kemandirian Fiskal. Sehingga kedepan pelaksanaan roda Pemerintahan tidak lagi bergantung penuh dari dana transfer Pemerintah Pusat.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Sekkab Kutim, Zubair mengatakan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) harus terus di dorong melakukan terobosan baru agar bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pasalnya, untuk mewujudkan kemandirian Fiskal, pendapatan asli Daerah harus terus ditingkatkan, minimal 50 persen PAD masuk dalam struktur Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
“Jadi teman-teman bapenda ini harus bekerja keras lagi, pasalnya saat ini kontribusi PAD ke APBD Kutim baru mencapai kurang lebih sekitar 4 persen. berarti masih ada sekitar 46 persen yang harus di capai agar bisa mewujudkan kemandirian fiscal. Jadi ukurannya di PAD,” Kata Zubair saat memberikan sambutan dalam acara Gebyar Pajak yang diselenggarakan oleh Bapenda di Ruang Meranti Kantor Bupati Kutim, Rabu (23/11/2022).
Berita Terkait
Diakuinya selama ini APBD kita terbilang besar, lantaran masih bergantung dari dana transfer Pemerintah Pusat, seperti dana bagi hasil dan lain-lain sebagainya. Karena itu, Bapeda Kutim harus terus didorong sehingga PAD bisa mengalami peningkatan.
“Sebab selama ini PAD Kutim hanya di seputaran angka-angka itu saja PAD-nya, tidak ada pergerakan yang signifikan,”Ucap Zubair
Untuk itu, menurut Zubair harus ada Langkah-langkah yang dilakukan pemerintah agar bisa mewujudkan kemandirian fiscal. Seperti memaksimalkan pengembangan lapangan usaha, seperti Badan usaha Milik Daerah, Perusda dan lain sebagainya.
“Semacam kreatif atau berinovasi untuk menggali sumber PAD yang baru. Atau kongkritnya pemerintah itu berbisnis tapi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Karena pemerintah punya alat untuk berbisnis yang disebut BUMD, nah ini yang harus di angkat,” Terangnya
Penulis: Bonar
Editor: Awan
