Kutai Timur
Adat Besar Kabupaten Kutai Timur PT THIESS Rapat Dengar Pendapat DPRD Kutim
Tak Hadir di RDP, DPRD Kutim dan ABKKT Mengaku Kecewa Ke Perusahaan
SELASAR.CO, Sangatta – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) pada Rabu (14/12/2022) kembali menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan berbagai pihak seperti Adat Besar Kabupaten Kutai Timur (ABKKT), paguyuban, LSM, Tokoh Masyarakat dan bersama dengan sejumlah Perusahaan Pertambangan Batu Bara, untuk membahas terkait masalah Tenaga Kerja Lokal, Kontraktor Lokal, Mess karyawan, CSR dan Transportasi terhadap Komitmen Perusahaan.
Namun saat berlangsungnya rapat di Ruang Hearing yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua II DPRD Kutim Arfan, sejumlah perusahaan yang di undang, tidak menghadiri pertemuan tersebut, dan hanya dihadiri satu perwakilan perusahaan saja yakni PT THIESS.
Meski begitu, RDP tetap dilanjutkan untuk membahas sejumlah poin penting meski sempat di warnai kekecewaan dari perwakilan ABKKT, paguyuban maupun dari anggota DPRD Kutim sendiri.
Usai menggelar RDP Wakil Ketua II DPRD Kutim Arfan mengaku pihaknya sangat kecewa terhadap sejumlah perusahaan yang di undang namun tidak menghadiri Rapat Dengar Pendapat bersama DPRD Kutim. “Karena itu rapat selanjutnya sejumlah perusahaan tersebut harus hadir dan tadi juga kepala adat yang hadir juga cukup kecewa dengan perusahaan,” Kata Arfan kepada sejumlah awak media
Berita Terkait
- Unggul Dari Golkar, PKS Diproyeksikan Duduki Posisi Ketua DPRD Kutim 2024-2029
- Berdasarkan Data D Hasil Rekapitulasi dari 18 Kecamatan, Partai Demokrat Kutim Klaim Masuk Unsur Pimpinan di DPRD Kutim Periode 2024-2029
- Masdari Kidang dan Apansyah di DPRD Kutim Digantikan, Ini Alasannya
- Live Streaming STV
Dijelaskannya, didalam pertemuan tersebut, beberapa permasalahan sempat dibahas dengan ABKKT dan sejumlah tokoh masyarakat lainnya. Seperti meminta pihak perusahaan untuk berkomitmen menjalankan terhadap sejumlah apa yang sudah disepakati.
“Seperti CSR PT KPC, apa yang disampaikan oleh para perwakilan adat dan ketua-ketua kerukunan ini benar. Karena itu hari ini kepala Adat Besar Kabupaten Kutai Timur mengeluarkan pernyataan apabila tidak ada tindaklanjut dalam satu bulan ini, maka akan ada pergerakan. Kemungkinan ada demo. Pertama ada tiga langkah yang rencananya akan mereka ambil, yang pertama mengundang kembali perusahaan untuk hadir di DPRD, jika tidak ada tanggapan akan demo. Kemudian berencana akan melakukan PTUN serta akan mengajak beberapa elemen ke Wisma Bakery di Jakarta,” terangnya
Karena itu, pihaknya akan segera menindaklanjuti hasil pertemuan tersebut untuk segera disampaikan kepada sejumlah pihak terkait. Tak hanya itu, menurut Arfan dalam pertemuan tersebut juga terdapat pernyataan khusus dari dari sejumlah tokoh masyarakat.
“bahwa meminta CSR perusahaan, harus dikembalikan kepada perusahaan. Artinya akan kita sampaikan kepada pemerintah,” Tuturnya
Sementara itu, Kepala Adat Besar Kabupaten Kutai Timur Sayyid Abdal Nanang Al Hasani mengaku pihaknya sangat bermaksud baik menggelar RDP dengan sejumlah perusahaan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan kedepan. “Maksud kita ini mulai sekarang pergunakanlah tenaga kerja lokal dan kontraktor lokal. Kita juga minta CSR yang di kelolah di Pemerintah dikembalikan ke perusahaan supaya lebih jelas,” Tuturnya
Untuk itu, pihaknya masih menunggu niat baik dari sejumlah perusahaan untuk membahas sejumlah aspirasi yang telah disampaikan pihaknya. Namun jika dalam jangka waktu satu bulan kedepan tidak direspon perusahaan pihaknya berencana akan melakukan Gerakan massa aksi.
“Jadi jika dalam satu bulan kedepan kita tidak ketemu kami akan turunkan ribuan warga Kutai Timur. Kita kasih waktu DPRD selama satu bulan untuk memvasilitasi. Jika tidak berhasil mempertemukan kami dengan Bupati dan Wakil Bupati serta perusahaan kami akan demo.” Tutupnya
Penulis: Bonar
Editor: Awan
