Kutai Timur
DPRD Kutim Paripurna DPRD Kutim pengadaan barang dan jasa bisa
Pemkab Kutim Mengaku Siap Kaji Silpa 2022
SELASAR.CO, Sangatta - Pemerintah Kutai Timur (Kutim) mengaku akan berupaya untuk meningkatkan sumber daya manusia aparatur pemerintahan khususnya dalam pengelolaan dan pelaksanaan anggaran sehingga pengadaan barang dan jasa bisa lebih cepat dan tidak menjadi kendala dalam proses proyek pembangunan.
Pernyataan tersebut disampaikan Sekretaris Kabupaten Rizali Hadi dalam sidang Paripurna DPRD Kutim dipimpin Ketua DPRD Kutim Joni, menanggapi pandangan fraksi DPRD Kutim terkait dengan Raperda Pertanggujawaban APBD Kutim tahun 2022, yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Kutim, Jumat (16/6/2023)
“Pemerintah akan berupaya untuk meningkatkan sumber daya manusia aparatur pemerintahan khususnya dalam pengelolaan dan pelaksanaan anggaran sehingga pengadaan barang dan jasa bisa lebih cepat dan tidak menjadi kendala dalam proses proyek pembangunan. Mengenai SILPA pada tahun 2022 yang mencapai sebesar Rp1,57 trilyun, Pemerintah akan mengkaji dan menelaah agar serapan anggaran pada tahun yang akan datang bisa lebih maksimal dan bisa digunakan secara efektif dan efisien,” kata Rizali menanggapi pemandangan Umum PDIP.
Dalam Nota Pengantar RAPBD 2022 disebutkan bahwa realisasi realisasi pendapatan anggaran 2022 adalah sebesar Rp5,12 trilyun atau 114,87% dari anggaran pendapatan sebesar Rp4,46 trilyun. Dimana Pendapatan Asli daerah sebesar Rp272 milyar, transfer pusat sebesar Rp4,7 triliun dari target sebesar Rp4,12 triliun. Realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp77,55 miliar dari target Rp93,94 milyar.
Berita Terkait
Sementara realisasi belanja tahun 2022 adalah sebesar Rp4,04 trilyun dari anggaran belanja sebesar Rp4,94 triliun, terdiri dari realisasi belanja operasi sebesar Rp2,61 triliun dari target sebesar Rp3,09 trilyun. Sedangkan realisasi belanja modal sebesar Rp.1,00 triliun dari taget Rp1,29 trilyun.
Penulis: Bonar
Editor: Awan
