Kutai Timur
Penanganan HIV/AIDS di Kutim Penanganan HIV/AIDS HIV/AIDS DPRD Kutim Raperda HIV/AIDS
Penanganan HIV/AIDS di Kutim Bakal Segera di Raperdakan
SELASAR.CO, Sangatta – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) akan melakukan koordinasi dengan berbagai instansi pemerintah dalam membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) HIV/AIDS. Instansi yang akan terlibat antara lain Rumah Sakit, Dinas Kesehatan, dan Dinas Sosial.
Selain itu, DPRD juga berencana untuk melakukan studi banding ke daerah lain yang sudah memiliki Peraturan Daerah serupa agar dapat memperoleh pembanding yang akurat.Hal ini diungkapkan oleh Anggota DPRD Kutim, Yuli Sa'pang, saat ditemui di Sekretariat DPRD Kutim beberapa waktu yang lalu.
Dalam kesempatan itu, Yuli menjelaskan bahwa koordinasi ini perlu dilakukan karena DPRD sendiri saat ini belum memiliki data yang lengkap mengenai jumlah orang yang terkena HIV/AIDS di Kutim maupun penanganan yang telah dilakukan di fasilitas kesehatan setempat.
Berita Terkait
- Unggul Dari Golkar, PKS Diproyeksikan Duduki Posisi Ketua DPRD Kutim 2024-2029
- Berdasarkan Data D Hasil Rekapitulasi dari 18 Kecamatan, Partai Demokrat Kutim Klaim Masuk Unsur Pimpinan di DPRD Kutim Periode 2024-2029
- Masdari Kidang dan Apansyah di DPRD Kutim Digantikan, Ini Alasannya
- Live Streaming STV
“Dengan melibatkan instansi terkait, DPRD berharap dapat mengumpulkan data yang akurat sehingga pembahasan Raperda ini dapat dilakukan dengan lebih baik,” Terangnya
Selain itu, DPRD juga berencana untuk melakukan studi banding ke daerah lain yang telah memiliki Peraturan Daerah tentang HIV/AIDS. Namun, Yuli belum dapat memastikan daerah mana yang akan dikunjungi untuk studi banding tersebut.
“Untuk mengetahui lebih jelas mengenai hal-hal yang akan dibahas dalam Raperda ini, DPRD akan segera melakukan rapat bersama dengan anggota lainnya di bawah pimpinan Pansus dr Novel Tity Paimbonan setelah dilakukannya Paripurna struktur pansus,” Terangnya
Karena itu, DPRD ingin memastikan bahwa pembahasan Raperda ini dapat diselesaikan dengan cepat, yaitu dalam waktu dua setengah bulan. Hal ini sesuai dengan harapan pemerintah dan DPRD Kutim yang ingin segera mengatasi masalah HIV/AIDS di daerah tersebut.
“Dengan melibatkan berbagai instansi terkait dan melakukan studi banding ke daerah lain yang telah sukses dalam mengatasi masalah HIV/AIDS, diharapkan Raperda ini dapat memiliki dampak yang positif dan membantu dalam upaya penanggulangan penyakit yang mematikan ini di Kutim.” Tutupnya (*/ADV)
Penulis: Bonar
Editor: Awan
