Utama
Pesan Mendagri ke Pj Gubernur Kaltim Mendagri Tito Lantik Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik Pj Gubernur Kaltim Pelantikan Akmal Malik Pj Gubernur Kaltim
Ini Pesan Khusus Mendagri Tito untuk Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik
SELASAR.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Tito Karnavian, resmi melantik Akmal Malik sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim dalam prosesi pelantikan di Gedung Sasana Bhakti Praja Jakarta, Senin (2/10). Pelantikan ini merupakan tindak lanjut dari hasil sidang tim penilaian akhir (TPA) yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo.
“Prosesnya ini memang cukup panjang hampir sebulan kita meminta nama ke DPRD, termasuk juga kita minta nama dari kementerian/lembaga, ada sidang pra TPA yang diikuti sejumlah kementrian/lembaga dipimpin oleh Sekjen Kemendagri setelah itu mengerucut menjadi tinga nama dan diajukan kepada sidang TPA yang dipimpin oleh bapak presiden,” kata Tito dalam sambutannya.
Tito menjelaskan bahwa Pj Gubernur Kaltim akan mengisi masa jabatan sampai waktu Pilkada Serentak nanti. Ia menilai bahwa Akmal Malik memiliki kemampuan dan kapabilitas yang sangat memadai untuk menjalankan tugasnya sebagai Pj Gubernur.
“Akmal Malik adalah Dirjen Otonomi Daerah dan kemudian pak Agus Fatoni adalah Dirjen pada bidang keuangan daerah. Tentu tugas yang paling penting bagi saya adalah mereka bisa membuat pemerintah tetap berjalan, jangan sampai terjadi kekosongan. Selain itu saya juga minta mereka melakukan hal-hal yang menjadi prioritas baik nasional dan daerah,” ujar Tito.
Salah satu prioritas nasional yang harus dikerjakan oleh Pj Gubernur Kaltim adalah mendukung proses pemindahan ibu kota negara (IKN) yang saat ini sedang berlangsung. Tito berharap agar Pj Gubernur bisa berkolaborasi dengan badan otorita IKN untuk memastikan kelancaran proyek strategis tersebut.
“Khusus di Kaltim juga mendorong dan mendukung proses IKN yang saat ini sedang berlangsung. Jadi kolaborasi dengan badan otorita menjadi penting,” tutur Tito.
Tito juga mengingatkan bahwa sebagai birokrat dan aparatur sipil negara (ASN), Pj Gubernur harus menjaga netralitas politik dan tidak terlibat dalam konflik kepentingan dengan pihak-pihak lain. Ia berpesan agar Pj Gubernur bisa bekerja sama dengan bupati dan wali kota di Kaltim tanpa ada sekat-sekat politik.
“Karena beliau berdua adalah birokrat dan ASN maka otomatis kita harapkan tidak ada sekat-sekat politik dengan bupati dan wali kota,” pungkas Tito. (adv/diskominfo/yog/wan)
Penulis: Yoghy Irfan
Editor: Awan
