Kutai Timur
RS Muara Bengkal Rumah Sakit Muara Bengkal Rumah Sakit di Muara Bengkal DPRD Kutim
DPRD Minta Penambahan Anggaran untuk RS Muara Bengkal
SELASAR.CO, Sangatta - Anggota Komisi A DPRD Kutai Timur (Kutim) Novel Tyty Paembonan meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutim untuk memberikan bantuan suntikan anggaran untuk Rumah Sakit (RS) Tipe D Muara Bengkal yang akan segera dioperasikan.
Sebelumnya, rencana pengoperasian RS Muara Bengkal sempat akan dilaksanakan bersamaan dengan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kutim ke-24 pada 22 Oktober 2023. Namun, rencana tersebut tertunda karena belum ditetapkannya direktur RS Muara Bengkal.
Penunjukan direktur RS Muara Bengkal merupakan syarat dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), yang mana Pemkab Kutim menjadikan RS Tipe D Muara Bengkal sebagai salah satu BLUD.
Hingga saat ini, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kutim telah memiliki beberapa kandidat direktur RS Muara Bengkal. Namun, keputusan akhir masih menunggu persetujuan dari Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman.
Berita Terkait
- Unggul Dari Golkar, PKS Diproyeksikan Duduki Posisi Ketua DPRD Kutim 2024-2029
- Berdasarkan Data D Hasil Rekapitulasi dari 18 Kecamatan, Partai Demokrat Kutim Klaim Masuk Unsur Pimpinan di DPRD Kutim Periode 2024-2029
- Masdari Kidang dan Apansyah di DPRD Kutim Digantikan, Ini Alasannya
- Live Streaming STV
Novel menjelaskan, dalam pengembangan BLUD, RS Tipe D Muara Bengkal akan bertanggung jawab atas penggajian staf dan tenaga medisnya sendiri. Hal ini menjadi tantangan bagi RS Muara Bengkal dalam mengelola sumber daya manusia yang ada, sehingga dapat memberikan layanan kesehatan yang berkualitas kepada pasien.
Terkait hal ini, Novel berpendapat bahwa meskipun pengelolaan dan pembiayaan diatur dan dikelola oleh RS Muara Bengkal sendiri sebagai BLUD, Pemkab Kutim tetap harus memberikan dukungan anggaran untuk pengoperasian RS Muara Bengkal.
Menurut Novel, dukungan anggaran dari Pemkab Kutim penting untuk menjaga kelangsungan operasional rumah sakit dan memastikan bahwa pelayanan kesehatan tetap optimal.
Sebagai sebuah instansi baru yang dimiliki oleh Pemkab Kutim, RS Muara Bengkal membutuhkan dukungan penuh, baik dari segi anggaran maupun pelaksanaan pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, keputusan menjadikan RS Muara Bengkal sebagai BLUD diharapkan akan membawa perubahan positif dalam layanan kesehatan di wilayah Kabupaten Kutim.
"Meskipun menjadi BLUD, pengelolaan rumah sakit tetap dilakukan oleh Direktur RS Muara Bengkal. Mulai dari manajemen keuangan, penggajian karyawan, dan sebagainya. Namun, saya berharap Pemkab Kutim tidak lepas tangan. Karena ini lembaga baru, maka harus diberikan suntikan anggaran. Jangan dilepas begitu saja," pungkas Novel.
Penulis: Bonar
Editor: Awan
