Musrenbang RPJPD 2025-2045 dan RKPD 2025, Bupati Kukar Minta OPD Berpedoman Pada Visi Misi Pemkab

Selasa, 02 April 2024

SELASAR.CO, Tenggarong - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025–2045 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Gedung Putri Karang Melenu (PKM), pada Senin (1/4/2024).

Musrenbang tersebut dibuka secara resmi oleh Bupati Kukar, Edi Damansyah dengan ditandai pemukulan gong. RKPD tahun 2025 ini temanya pemantapan pemberdayaan masyarakat untuk akselerasi dan transformasi pembangunan. Sedangkan RPJMD RPJPD 2025–2045, temanya yaitu Kukar emas berbudaya pusat pangan, pariwisata.

Pada kesempatan itu, Bupati Kukar Edi Damansyah juga mengingatkan, agar dalam melakukan perencanaan pembangunan berpedoman pada visi misi Pemkab Kukar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Darah (Perda) No 6 tahun 2021. Sehingga, persoalan yang dihadapi setiap tahunnya tahap demi tahap bisa diselesaikan dengan baik.

“Saya terimakasih apresiasi, bahwa di dalam kerja kita hasil kinerja kita ditahun 2021–2024 yang telah kita laksanakan terkait beberapa layanan prioritas kebutuhan dasar masyarakat, terkait hajat hidup masyarakat bisa kita laksanakan dengan baik, walaupun belum bisa memuaskan semua pihak,” kata Bupati Kukar, Edi Damansyah.

Berita Terkait

Terkait layanan prioritas yang menyangkut kebutuhan dasar dan hajat hidup masyarakat ditegaskan, agar dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Ia tak ingin ada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bermain-main dalam kaitan ini.
"Hari ini kita menangani yang berkaitan dengan air bersih, makanya ada program air bersih desa. Hari ini kita fokus menangani penerangan atau listrik desa, makanya ada program terang kampongku,” tegas Edi.

Layanan selanjutnya yang juga prioritas dan menyangkut kebutuhan masyarakat sebut Edi, yaitu pengembangan pangan dengan program 120 km jalan usaha tani, ditunjang embung, irigasi dan beberapa sarana prasarananya serta penguatan sumber daya petani.

Oleh sebab itu, ia meminta perhatian OPD terkait dengan rencana kerja tahun 2025, dengan tema pemantapan pemberdayaan masyarakat untuk akselerasi dan transformasi pembangunan yang dianggapnya masih umum dan harus diuraikan secara detail.

Ia pun berharap RKPD tahun 2025 yang baru direncanakan ini dapat dilakukan dengan cermat. Karena dari laporan yang diterima, bahwa usulan dari seluruh OPD sudah tercatat kurang lebih Rp12 triliun. Sementara dari analisa pendapatan kurang lebih hanya Rp9 triliun.

“Jadi untuk tahun 2025, saya minta betul-betul yang diperhatikan terkait dengan prioritas, tadi sudah saya sampaikan prioritasnya. Nanti pak Sekda untuk koordinatornya Bappeda, harus ada intervensi OPD-OPD yang menjadi leading sektor, bahwa pagu anggaran tidak boleh dijabarkan sendiri-sendiri oleh OPD terkait,” pungkasnya.

Penulis: Juliansyah
Editor: Awan