Politik
Pilkada Samarinda DPD Gerindra Kaltim Gerindra Samarinda Andi Harun Pilkada
Andi Harun Tak Batasi Langkah Politik Kader Gerindra hingga Rekom DPP Keluar
SELASAR.CO, Samarinda - Wali Kota Samarinda Andi Harun yang juga ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerindra Kalimantan Timur (Kaltim), memastikan hingga saat ini belum ada rekomendasi apapun perihal Pilkada November 2024 mendatang.
“Hingga saat ini belum ada rekomendasi (calon yang diusung). Jangankan rekomendasi, petunjuk pelaksanaan model penjaringan saja belum turun,” ujar pria yang akrab dipanggil AH ini saat ditemui awak media disela kegiatannya pada hari ini Kamis (2/4/2024).
AH menyebut hingga saat ini pihaknya masih menunggu arahan dari Dewan Pengurus Pusat (DPP) terkait model atau sistem, yang nantinya akan digunakan sebagai dasar dikeluarkannya rekomendasi tokoh yang diusung dalam Pilkada mendatang.
“Kemungkinan mudah-mudahan dalam minggu-minggu ini turun kebijakan arahan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai Gerindra, tentang model yang akan kita pakai di dalam melakukan Penjaringan pencalonan kepala daerah untuk Pilkada November 2024,” tambahnya.
Berita Terkait
Saat disinggung soal adanya salah satu kader partai Gerindra salah satunya Agus Suwandi, yang lebih dulu mengambil formulir penjaringan di partai lain, AH mengaku menghormati langkah-langkah politik semua kader partai di Gerindra.
“Dalam perjalanan panjang saya berinteraksi dengan pak Agus Suwandi saya selalu respect dan hormat kepada beliau. Beliau salah satu kader partai Gerindra dan langkah politik yang beliau ambil sangat-sangat saya hormati,” ungkapnya.
Ia menambahkan bahwa posisinya sebagai Ketua DPD Gerindra Kaltim, tidak serta merta menutup peluang kader lainnya untuk maju dalam kontestasi politik pemilihan kepala daerah. Meski begitu ia menegaskan, jika nantinya DPP Gerindra sudah mengeluarkan rekomendasi siapa tokoh yang nantinya akan diusung, maka semua kader wajib untuk mengikutinya.
“Kalau kita mau tertib dan sehat dalam kerangka berpikir dan berpraktek politik khususnya Pilkada ya memang harus demikian. Tidak selamanya bahwa ketua partai itu harus satu-satunya pihak atau orang yang memiliki hak untuk memakai jalur internal partai itu. Nanti pada akhirnya kita akan kembali pada saat dewan pimpinan pusat DPP memutuskan siapa yang bakal secara resmi menggunakan rekomendasi itu. Kalau setelah itu ya semua kita akan taat pada putusan DPP,” pungkasnya.
Penulis: Yoghy Irfan
Editor: Awan
