Politik
pilkada langsung pilkada langsung mahal seni aji soal pilkada dipilih dprd pilkada kaltim seno aji
Pilkada Langsung Dinilai Mahal, Wagub Seno Aji Ikuti Arah Pemerintah Pusat
SELASAR.CO, Samarinda - Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, angkat bicara mengenai wacana pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang belakangan kembali mencuat ke ruang publik. Ia menegaskan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berada pada posisi mengikuti kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
Menurut Seno Aji, sikap tersebut diambil karena persoalan sistem pemilihan kepala daerah merupakan kewenangan pemerintah pusat dan pembentuk undang-undang. Daerah, kata dia, tidak memiliki ruang untuk menentukan arah kebijakan nasional tersebut.
“Pada prinsipnya, kami di daerah akan mengikuti kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah pusat, baik dari sisi hukum maupun politik,” ujarnya, Jum’at (9/1/2026).
Selain sebagai Wakil Gubernur, Seno Aji juga menjabat sebagai Ketua DPD Partai Gerindra Kalimantan Timur. Ia menyebut, pandangan pemerintah daerah sejalan dengan sikap resmi partai yang telah disampaikan oleh jajaran pimpinan pusat.
Berita Terkait
Ia menjelaskan bahwa Ketua Umum Partai Gerindra bersama jajaran pimpinan, termasuk Sekretaris Jenderal, telah memberikan arahan terkait wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Oleh karena itu, seluruh kader dan struktur partai di daerah diminta untuk mengikuti keputusan yang diambil secara nasional.
Dalam kesempatan tersebut, Seno Aji juga menyinggung soal tingginya biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pilkada secara langsung. Menurutnya, beban pembiayaan tidak hanya ditanggung oleh negara melalui penyelenggara pemilu, tetapi juga oleh para kandidat yang ikut berkontestasi.
“Harus diakui, skala pembiayaan pilkada sangat besar. Dari sisi penyelenggaraan saja membutuhkan anggaran yang tidak sedikit, belum lagi biaya yang dikeluarkan oleh para calon,” kata Seno Aji.
Ia menilai, kondisi tersebut menjadi salah satu alasan mengapa wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD kembali mengemuka dan perlu mendapat perhatian serius dari semua pihak.
Seno Aji menyebut, wacana yang disampaikan oleh Presiden serta sejumlah tokoh dan pimpinan partai politik tersebut patut untuk dikaji secara mendalam. Menurutnya, kajian yang matang diperlukan agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar membawa manfaat.
Ia berharap, ke depan pemerintah dapat merumuskan sistem pemilihan kepala daerah yang tidak hanya efisien dari sisi anggaran, tetapi juga tetap menjamin kualitas demokrasi dan kepentingan masyarakat secara luas.
Penulis: Boy
Editor: Yoghy Irfan
