Kutai Timur
SIPD di Kutim Tuai Keluhan dari Perangkat Daerah
SELASAR.CO, Sangatta - Sejumlah perangkat daerah di Kabupaten Kutai Timur mengeluhkan sistem online yang digunakan dalam pengelolaan anggaran. Sistem yang seharusnya mempercepat proses justru seringkali mengalami hambatan teknis dan memperlambat realisasi anggaran.
Keluhan ini mengemuka seiring dengan sorotan terhadap realisasi anggaran di Kutim. Pembagian perangkat daerah berdasarkan zona hijau, kuning, dan merah berdasarkan persentase realisasi keuangan menjadi perhatian.
Kepala Bagian Pembangunan Kutim, Bowo Asmoro, menjelaskan bahwa zona merah diberikan kepada perangkat daerah dengan realisasi anggaran tertinggal. "Sementara zona hijau menandakan perangkat daerah yang sudah hampir mencapai target anggarannya," ujarnya.
Namun, sistem online yang digunakan dalam pengelolaan anggaran menjadi tantangan tersendiri. "Sebenarnya, sistem yang kita gunakan ini sudah cukup baik jika tidak ada kendala. Namun, pada praktiknya banyak hambatan, terutama di bagian teknis seperti pada Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)," ungkap Bowo.
Berita Terkait
Hambatan pada sistem ini menyebabkan beberapa perangkat daerah tidak dapat merealisasikan anggaran meskipun pembayaran sudah siap dilakukan. Akibatnya, proses menjadi tidak seimbang dan menghambat pelaksanaan program kerja di lapangan.
"Masalah utama yang kami temui adalah SIPD sering kali macet. Ini menyebabkan perangkat daerah kesulitan mencairkan pembayaran, walaupun mereka sebenarnya sudah menyelesaikan tahapan lainnya," tambahnya.
Kondisi ini membuat sejumlah perangkat daerah di Kutim merasa kesulitan dalam menjalankan program kerjanya. Mereka berharap ada solusi konkret dari pemerintah daerah untuk mengatasi masalah ini.
Bowo berharap evaluasi rutin dan perbaikan sistem online dapat menjadi solusi untuk mempercepat realisasi anggaran. "Langkah ini penting untuk memastikan setiap perangkat daerah mampu mencapai target sesuai zona yang telah ditetapkan," pungkasnya.
Penulis: Bonar
Editor: Awan
