Rakor Forkopimda Soal Pengendalian Inflasi Jelang Lebaran Idulfitri di Kukar

Rabu, 26 Maret 2025

SELASAR.CO, Tenggarong - Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), menggelar rapat koordinasi (rakor), soal pengendalian inflasi dan cipta kondusifitas jelang lebaran Idulfitri 1446 Hijriah.

Rakor yang berlangsung di Aula Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kukar, pada Selasa (25/3/2025), dipimpin oleh Skretaris Kabupaten (Sekkab) Kukar, Sunggono.

Tujuan utama dari rakor ini untuk memastikan upaya serta langkah-langkah pengendalian inflasi di daerah berjalan lebih efektif. Langkah strategis dalam pengendalian inflasi di daerah ini juga sudah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab), operasi pasar dan Gerakan Pangan Murah (GPM), menjadi diantaranya. Kemudian melakukan sidak bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) serta Dinas Ketahanan Pangan Kukar dalam rangka menjaga ketersediaan bahan pangan di daerah pun turut dilaksanakn.

Selain itu, laporan neraca terkait ketersediaan pangan serta penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk operasi pasar dan penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) juga rutin disampaikan oleh pemerintah daerah.

Berita Terkait

"Khusus terkait penggunaan dana BTT, perlu diinformasikan bahwa pelaksanaanya akan disesuikan dengan perkembangan situasi pergerakan harga barang dan jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat sembilan bulan kedepan," ujar Bupati Kukar, Edi Damansyah lewat sambutannya yang disampaikan oleh Sunggono saat memimpin rakor tersebut.

Dalam rangka pengendalian inflasi menjelang perayaan lebaran Idulfitri 1446 Hjiriah ini, seluruh pemangku kepentingan diimbau untuk mengintensifkan pemantauan harga komoditas pangan, utamanya beras. Kemudian cabe, bawang, daging dan telur, serta barang penting lainnya. Selain itu, melakukan sinergi pengawasan bersama satgas pangan dan aparat penegak hukum untuk melakukan langkah-langkah korektif atas indikasi adanya ketidakwajaran kenaikan harga pangan, termasuk gangguan distribusi maupun penimbunan penyaluran distribusi bahan bakat mnyak (BBM) dan Liquid Petroleum Gas (LPG).

"Semoga pertemuan ini dapat berperan penting dalam menciptakan kesepahaman dan sinergi antar berbagai pihak untuk menjaga kestabilan ekonomi di wilayah Kutai Kartanegara, serta memastikan ketersediaan barang yang cukup dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat," tutupnya.

Penulis: Juliansyah
Editor: Awan