Ragam
DPRD Kaltim Desak Pemprov Tambah Bankeu untuk Percepatan Jalan di Paser dan PPU
SELASAR.CO, Samarinda — DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) mendesak Pemerintah Provinsi untuk menambah alokasi bantuan keuangan (bankeu) pada tahun anggaran mendatang guna mempercepat pembangunan jalan di Kabupaten Paser dan Penajam Paser Utara (PPU). Kedua wilayah ini dinilai strategis karena menjadi penyangga utama Ibu Kota Nusantara (IKN).
Sekretaris Komisi III DPRD Kaltim, Abdurahman KA, menyoroti keterbatasan anggaran pembangunan jalan di dua kabupaten tersebut. Ia menyebutkan bahwa bankeu tahun 2025 yang mencapai lebih dari Rp200 miliar belum mencukupi untuk menjawab kebutuhan infrastruktur yang mendesak.
“Bankeu untuk 2025 ini sekitar Rp200 miliar lebih. Tapi ini belum cukup untuk menjawab kebutuhan pembangunan jalan yang mendesak, apalagi di dua daerah penyangga IKN,” ujar Abdurahman.
Menurutnya, percepatan pembangunan jalan tidak hanya menjadi tuntutan masyarakat lokal, tetapi juga berkaitan langsung dengan kesiapan logistik dan konektivitas menuju kawasan IKN. Ia menegaskan bahwa keterlambatan pembangunan di PPU dan Paser dapat berdampak pada lambatnya pengembangan ibu kota negara baru.
Berita Terkait
Di Kabupaten Paser, hanya dua ruas jalan yang berstatus jalan provinsi, yakni Janju–Jone–Pondong Baru dan Kerang–Tanjung Aru. Meski kondisinya hampir mantap, masih terdapat delapan ruas jalan lain yang belum tersentuh secara maksimal karena berada di luar kewenangan provinsi. Berdasarkan data Dinas Pekerjaan Umum Paser, total kebutuhan anggaran untuk peningkatan delapan ruas tersebut diperkirakan mencapai Rp1,2 triliun.
Sementara itu, di PPU, ruas jalan pendekat Ambulu–Minung juga menjadi perhatian. Meski telah dilakukan perbaikan, kualitas jalan dinilai belum optimal dan masih memerlukan dukungan tambahan.
Abdurahman menekankan pentingnya konsistensi dukungan anggaran dari pemerintah provinsi, terutama untuk wilayah yang berbatasan langsung dengan IKN. Ia berharap agar status beberapa ruas jalan non-provinsi dapat segera ditingkatkan agar pembangunan lebih optimal. Jika hal tersebut belum memungkinkan, skema bankeu dinilai bisa menjadi solusi sementara.
“Kita perlu pemerataan perhatian. Jangan karena jalan provinsi di Paser hampir 100 persen mantap, lalu tidak ada lagi alokasi. Pembangunan di daerah penyangga harus tetap dikawal,” tegasnya.
Dengan tujuh legislator dari daerah pemilihan PPU dan Paser, Abdurahman memastikan pihaknya akan terus mendorong agar pembahasan anggaran ke depan lebih berpihak pada wilayah strategis yang menopang IKN.
“Ini bukan cuma soal dapil, tapi soal posisi Kaltim sebagai daerah masa depan Indonesia,” pungkasnya.
Penulis: Yoghy Irfan
Editor: Awan
