Ragam
Komisi II DPRD Kaltim Matangkan Proyeksi APBD 2026 dan APBD-P 2025 atau DPRD Kaltim Bahas Realisasi Pendapatan dan Penggunaan Silpa 2024
SELASAR.CO, Samarinda - Komisi II DPRD Kalimantan Timur memulai pembahasan anggaran sebagai langkah awal menuju perubahan APBD 2025 dan penyusunan APBD 2026. Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) digelar di Gedung E Kantor DPRD Kaltim, Rabu (28/5/2025).
Pertemuan ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin Panrecalle, didampingi Wakil Ketua Sapto Setyo Pramono serta anggota komisi lainnya, termasuk Abdul Giaz, Firnadi Ikhsan, dan Guntur.
“Rapat hari ini kita gelar untuk membahas realisasi pendapatan daerah serta proyeksi penyusunan R-APBD 2026 dan R-APBDP 2025,” ujar Sabaruddin setelah rapat berlangsung.
Ia menekankan bahwa pembahasan prognosis keuangan idealnya berlangsung paralel di semua komisi, mengingat peran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sangat signifikan dalam perencanaan anggaran.
Berita Terkait
Sabaruddin menyatakan bahwa penyusunan APBD seharusnya sudah aktif mulai Mei hingga Agustus, agar pembahasannya lebih komprehensif.
“Prognosis itu sebaiknya tidak hanya dilakukan Komisi II, tapi oleh semua komisi karena menyangkut hampir semua OPD. Idealnya, ini sudah start dari bulan 5,” tambahnya.
Namun, rapat kali ini tidak dihadiri oleh Kepala Bapenda Kaltim, suatu hal yang disayangkan oleh Komisi II karena mereka tidak dapat mendalami proyeksi pendapatan daerah secara lebih detail.
“Alhamdulillah rapat berjalan, tapi sayang Kepala Bapenda tidak hadir karena kesibukan lain. Jadi belum bisa kita gali secara detail,” jelasnya.
Komisi II berharap pertemuan berikutnya dapat dihadiri langsung oleh para kepala OPD agar pembahasan anggaran lebih akurat dan menyeluruh.
“Harapan kami, kepala-kepala OPD bisa hadir langsung. Supaya kita bisa dapat penjelasan secara akurat. Ini penting untuk memastikan proyeksi keuangan daerah realistis dan tepat sasaran,” ujar Sabaruddin.
Silpa 2024 Masih Rp 1,6 Triliun, Ini Penjelasan BPKAD
Dalam kesempatan yang sama, Kabid BMD BPKAD Kaltim, Asti Fathiani, memberikan pemaparan terkait kondisi terkini Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) tahun 2024 serta rencana pemanfaatannya dalam APBD-P 2025.
“Silpa tahun 2024 totalnya sekitar Rp 2,5 triliun. Dari jumlah itu, yang dipakai untuk APBD 2025 sekitar Rp 900 miliar. Jadi masih tersisa sekitar Rp 1,6 triliun,” ungkap Asti.
Dari sisa anggaran tersebut, sekitar Rp 400 miliar direncanakan akan dialokasikan untuk APBD Perubahan 2025.
Asti juga menguraikan tahapan penyusunan APBD, yang mencakup rancangan awal Renja Perangkat Daerah, konsultasi publik, serta perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
“Gubernur menyusun laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD 2025, kemudian menyusun Rancangan Perubahan RKPD. Lalu disampaikan ke Mendagri,” pungkasnya.
Penulis: Yoghy Irfan
Editor: Awan
