Ragam
Tujuh Fraksi DPRD Kaltim Soroti Efisiensi, Kemiskinan, dan Kinerja BUMD dalam Laporan Pertanggungjawaban APBD 2024
SELASAR.CO, Samarinda - DPRD Provinsi Kalimantan Timur menggelar Rapat Paripurna ke-19 pada Selasa (17/6/2025), dengan agenda penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
Dalam rapat tersebut, tujuh fraksi menyampaikan sorotan dan rekomendasi terhadap laporan keuangan daerah. Fraksi Golkar melalui juru bicara Shemmy Permata Sari menekankan pentingnya tindak lanjut atas rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Ia meminta pemerintah provinsi segera menjalankan rencana aksi dan mendorong Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) untuk memperkuat pembinaan agar temuan serupa tidak terulang.
Fraksi Gerindra, lewat Andi Muhammad Afif Rayhan Harun, menyoroti tantangan pengentasan kemiskinan. Meski persentase penduduk miskin menurun dari 6,11 persen (2023) menjadi 5,78 persen (2024), indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan justru meningkat. “Ini menunjukkan masyarakat miskin semakin kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, sementara ketimpangan semakin tajam,” ujarnya.
Fraksi PDIP melalui Guntur mempertanyakan belum tersalurkannya dana karbon kepada desa-desa yang berhak sejak 2022. Ia meminta kejelasan atas hambatan dan kelanjutan penyaluran dana tersebut.
Berita Terkait
Sorotan terhadap efektivitas anggaran juga disampaikan Fraksi PKB dan Fraksi PAN-Nasdem. Sulasih dari PKB mencatat tantangan optimalisasi anggaran di sektor pendidikan dan pekerjaan umum. Sementara Abdul Giaz dari PAN-Nasdem menyoroti rendahnya serapan belanja daerah dan mendorong dukungan terhadap UMKM sebagai penggerak ekonomi lokal.
Fraksi PKS melalui Subandi mengkritisi kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dinilai masih rendah. Ia mendorong evaluasi menyeluruh dan reformulasi target kinerja BUMD berbasis profitabilitas dan kontribusi PAD.
Fraksi Demokrat-PPP melalui Nurhadi Saputra menekankan perlunya peningkatan koordinasi antara Pemprov Kaltim dan pemerintah pusat dalam pembangunan infrastruktur, khususnya perbaikan Jalan Mulawarman di Balikpapan. Ia menyebut jalan tersebut vital untuk mobilitas warga menuju Bandara Sepinggan.
Rapat Paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, didampingi Wakil Ketua Ekti Imanuel, Ananda Emira Moeis, dan Yenni Eviliana. Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud turut hadir dalam rapat tersebut.
Penulis: Yoghy Irfan
Editor: Awan
