Kutai Kartanegara
DPRD Kukar Kritik Keras Pejabat yang Absen dalam Rapat Paripurna
SELASAR.CO, Tenggarong - Ketua DPRD Kutai Kartanegara, Ahmad Yani, mengkritik pejabat Pemkab Kukar yang tidak hadir dalam rapat paripurna pembahasan pertanggungjawaban APBD.
Menurutnya, ketidakhadiran kepala OPD dan camat menunjukkan kurangnya komitmen terhadap transparansi.
"Anggaran itu dibelanjakan oleh mereka, tapi pertanggungjawabannya kepada rakyat disampaikan melalui DPRD. Maka kepala OPD dan camat harus hadir saat paripurna, apalagi kalau menyangkut pertanggungjawaban APBD," ujar Ahmad Yani.
Ketidakhadiran pejabat teknis tersebut dinilai memberi kesan tidak serius dalam menjalankan tugas. Ia juga menuding ada oknum pejabat yang hanya ingin membelanjakan anggaran tanpa pertanggungjawaban. "Kalau hanya ingin belanja tanpa pertanggungjawaban, itu menunjukkan tidak adanya tanggung jawab publik. DPRD tidak bisa menerima sikap seperti itu," tegasnya.
Berita Terkait
DPRD Kukar mendesak Pemkab untuk mengevaluasi pejabat yang tidak memiliki komitmen terhadap akuntabilitas. Jika sikap ini berulang, DPRD siap mendorong pergantian pejabat.
"Kalau mereka terus menghindar, lebih baik diganti saja. Mau bekerja untuk rakyat atau hanya main-main," pungkasnya.
Penulis: Juliansyah
Editor: Awan
