Beredar Nama Tim Transisi Gubernur Kaltim, Dinilai Beraroma Nepotisme dan Lecehkan SDM Lokal

Kamis, 09 Oktober 2025

Pengamat Kebijakan Publik Unmul, Saipul Bachtiar. Foto: Selasar/boy

SELASAR.CO, Samarinda - Pemerintahan baru di Kalimantan Timur (Kaltim) di bawah kepemimpinan Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji kerap menuai sorotan. Kali ini terkait pembentukan Tim Transisi Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas.

Tim Selasar memperoleh daftar nama susunan tim yang diklaim sebagai pembantu strategis bagi gubernur dalam mengarahkan pembangunan daerah. Namun, dari komposisi nama-nama yang masuk, muncul beragam dugaan: mulai dari minimnya keterwakilan tokoh lokal, potensi konflik kepentingan, hingga indikasi nepotisme yang kental.

SIAPA SAJA MEREKA?

Dari data yang didapatkan redaksi, struktur tim ini dikawal langsung oleh Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai Pelindung. Di posisi Penasihat, tercantum nama-nama nasional seperti Sudirman Said, Bambang Widjojanto, hingga Irfan Wahid. Sementara Ketua Tim dipegang oleh Ismiati (eks Kepala Bapenda Kaltim) dan posisi strategis lainnya diisi oleh sejumlah nama yang menarik. Beberapa di antaranya memiliki kedekatan dengan Gubernur, baik secara pribadi maupun politik.

Berita Terkait

Sebut saja nama Hijrah Mas’ud, yang menjabat sebagai Wakil Ketua II. Hijrah adalah adik sang Gubernur. Begitu pula komposisi sekretariat yang belum sepenuhnya mencerminkan unsur-unsur birokrasi profesional di lingkungan Pemprov Kaltim.

URGENSI YANG BELUM TERDEFINISI JELAS

Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Mulawarman, Saipul Bachtiar, saat diwawancarai Selasar mengaku heran dengan pembentukan tim ini. “Kalau ini disebut tim transisi, mestinya hanya bertugas menjembatani masa peralihan. Tapi kalau masa kerjanya seumur jabatan kepala daerah, itu bukan transisi, itu struktur bayangan,” ungkapnya.

Saipul menyoroti minimnya transparansi dalam pembentukan tim, terutama dalam aspek rekrutmen anggota. “Kalau memang transparan, kenapa publik baru tahu setelah nama-namanya disusun nanti begitu? Apa indikator pemilihan mereka? Apa kontribusi mereka untuk Kaltim selama ini?” lanjutnya.

POTENSI KONFLIK KEPENTINGAN DAN NEPOTISME

Masalah kian pelik saat diketahui adanya dugaan keterlibatan kerabat dekat pejabat dalam susunan tim. “Kalau itu benar, maka jelas terjadi praktik nepotisme. Padahal semangat reformasi birokrasi menolak praktik KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme),” ujar Saipul, yang mengaku turut terlibat dalam gerakan reformasi 1998.

Lebih jauh, ia menyebut, mengelola sebuah pemerintahan tidak bisa disamakan dengan mengelola perusahaan keluarga. “Kalau memakai uang pribadi silakan bentuk 100 tim, tapi kalau pakai APBD, publik wajib tahu dan punya hak untuk mengawasi," tambahnya.

DANA BELASAN JUTA PER ANGGOTA?

Tim Selasar juga menerima informasi bahwa setiap anggota tim akan menerima insentif yang mencapai belasan juta rupiah per bulan. Jika dikalikan dengan jumlah personel dan masa kerja bertahun-tahun, angka ini bisa menyentuh miliaran rupiah dari kantong APBD.

“Kalau itu benar, maka DPRD wajib memanggil Gubernur untuk meminta klarifikasi. Karena ini menyangkut anggaran daerah, bukan urusan partai atau pribadi,” tegas Saipul.

MINIM REPRESENTASI LOKAL

Sorotan lain datang dari minimnya keterlibatan tokoh-tokoh lokal Kalimantan Timur. Beberapa nama bahkan diketahui berasal dari luar daerah. “Jika memang orang-orang luar lebih banyak diakomodir dibanding putra daerah yang jelas punya kapasitas dan memahami kebutuhan lokal, maka itu bisa disebut sebagai pelecehan terhadap masyarakat Kaltim,” kata Saipul dengan nada kecewa.

Saipul kembali menegaskan, jika tim ini menggunakan anggaran APBD, maka semua prosesnya harus terbuka, akuntabel, dan bebas dari praktik KKN. Bila ditemukan adanya pelanggaran prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, bukan tidak mungkin hal ini berujung pada proses hukum.

“Kami ingin pemerintah yang bersih, bukan yang memperbesar lingkar kekuasaan dengan dalih percepatan pembangunan,” pungkas Saipul.

Penulis: Boy
Editor: Awan