Utama
LPADKT Gelar panggung rakyat LPADKT Gelar Panggung Rakyat Tolak pemangkasan DBH aksi terbuka panggung rakyat
Kamis Ini, LPADKT Gelar Panggung Rakyat: Tolak Pemangkasan DBH!!
SELASAR.CO, Samarinda - Laskar Pemuda Adat Dayak Kalimantan (LPADKT) menyatakan siap menggelar aksi terbuka bertajuk Panggung Rakyat dan Mimbar Bebas: Kalimantan Bukan Tanah Kosong, Ada Kami Penghuni Aslinya, Kamis (16/10/2025) di Teras Samarinda. Aksi tersebut merupakan bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah pusat yang memangkas Dana Bagi Hasil (DBH) untuk daerah penghasil, termasuk Kalimantan Timur.
Ketua Umum LPADKT, Vendy Meru, dalam keterangan persnya, menegaskan bahwa aksi ini merupakan respons terhadap ketidakadilan fiskal yang selama ini dirasakan masyarakat Kalimantan.
“Kami sudah terlalu lama bersabar. Tanah kami dieksploitasi, hutan kami ditebang, perut bumi kami dikeruk, tapi manfaatnya tidak pernah kembali sebanding. Pemangkasan DBH adalah bentuk nyata perampasan hak hidup kami,” ujar Vendy.
Ia menambahkan, DBH bukanlah bantuan atau hibah dari pemerintah pusat, melainkan hak konstitusional daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UUD 1945. Vendy menyebut pemangkasan DBH sebagai bentuk pengingkaran terhadap kontribusi Kalimantan Timur sebagai daerah penghasil sumber daya alam utama bagi negara.
Berita Terkait
“Jika suara kami terus diabaikan, maka jangan salahkan rakyat Kalimantan Timur jika suatu saat kami bersuara lebih keras dari sekadar aksi jalanan,” tambahnya.
Aksi yang akan dimulai pukul 14.00 hingga 18.00 WITA itu diperkirakan akan dihadiri ratusan peserta dari berbagai kalangan, termasuk tokoh adat, pemuda, mahasiswa, aktivis lingkungan, petani, buruh, hingga politisi daerah. Sejumlah agenda akan digelar, seperti ritual adat pembuka, orasi perlawanan, aksi teatrikal, pembacaan deklarasi rakyat, serta pembentangan spanduk tuntutan.
Dalam aksinya, LPADKT akan menyuarakan tiga tuntutan utama kepada pemerintah pusat, yaitu:
* Membatalkan kebijakan pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH).
* Memberikan porsi minimal 50% dari hasil kekayaan alam kepada daerah penghasil.
* Melibatkan rakyat secara aktif dalam perumusan kebijakan Sumber Daya Alam (SDA) nasional.
Sekretaris Jenderal LPADKT, F.X. Apui, menekankan bahwa aksi ini bukanlah bentuk ancaman terhadap negara, melainkan peringatan keras agar pemerintah tidak terus mengabaikan aspirasi daerah penghasil.
“Kami tidak sedang melawan negara. Kami mengingatkan, tanpa Kalimantan Timur, tidak akan ada Indonesia yang kuat. Jangan abaikan suara kami,” ujar Apui.
LPADKT juga menegaskan bahwa perjuangan ini merupakan bagian dari upaya panjang rakyat Kalimantan Timur untuk mendapatkan keadilan fiskal dan pengakuan atas hak-hak konstitusional mereka sebagai warga negara.
Kegiatan ini terbuka untuk masyarakat umum dan diperkirakan akan diikuti oleh ratusan peserta dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk tokoh adat, pemangku kebijakan lokal, politisi, mahasiswa, pemuda, buruh, petani, aktivis lingkungan, serta organisasi masyarakat sipil dari berbagai kabupaten/kota di Kalimantan Timur.
Penulis: Boy
Editor: Awan
