Ragam
Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura DPTPH Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi SPPG  BGN Kalimantan Timur 
Pemprov Kaltim Pacu Pendaftaran Investor SPPG untuk Percepat Layanan Gizi di Wilayah Terpencil
SELASAR.CO, Samarinda — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menggelar rapat lanjutan untuk mempercepat proses pendaftaran investor pembangunan Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) di daerah terpencil. Agenda ini menjadi tindak lanjut atas Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 400.5/7595/SJ tertanggal 24 Oktober 2025. Pertemuan berlangsung di Ruang Rapat Tepian 2 Kantor Gubernur Kaltim dengan format luring dan daring pada Selasa (28/10/2025).
Rapat tersebut diikuti perwakilan Kemendagri, Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura (DPTPH), Dinas Kesehatan, perangkat daerah terkait, serta pendamping Kareg Kaltim. Mereka membahas perkembangan pendaftaran investor SPPG yang dinilai masih berjalan lambat di sejumlah daerah. Dari hasil monitoring Itjen Kemendagri, terungkap bahwa dari total 248 titik SPPG di Kaltim, baru 18 titik yang telah memiliki investor, sementara sebagian besar wilayah masih terkendala akses, biaya, serta sumber daya lokal. “Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai penyebab belum adanya pengelola di sejumlah titik mulai dari kendala akses, tingginya biaya material, hingga keterbatasan sumber daya local,” ucap Sismadi.
Kemendagri menegaskan bahwa percepatan pembangunan sangat bergantung pada kelengkapan survei MBBG dan peran aktif satgas dalam memetakan calon investor. Jika tidak ada pihak yang berminat, Badan Gizi Nasional (BGN) akan menunjuk investor secara langsung agar pembangunan tetap berjalan sesuai target. DPTPH Kaltim juga meminta langkah konkret segera dilakukan di lapangan agar hambatan yang ada dapat diatasi melalui koordinasi lintas sektor. "Kita tidak bisa menunggu terlalu lama. Setiap kendala di lapangan harus segera kita identifikasi dan carikan solusinya bersama. Target percepatan ini harus benar-benar kita kejar,” ujar Kepala DPTPH Kaltim, Siti Farisyah Yana.
Dinas Kesehatan Kaltim turut menyiapkan dukungan operasional, termasuk 55 dapur gizi yang dapat menunjang pelaksanaan SPPG di daerah terpencil. Pendamping Koordinator Regional BGN Kaltim, Sirajul Amin Mubarak, menekankan perlunya peningkatan kapasitas pendampingan agar proses administrasi dan penyusunan data dapat berlangsung lebih cepat dan akurat. Melalui rapat tersebut, Pemprov Kaltim kembali menguatkan komitmennya mempercepat pembangunan SPPG demi memastikan layanan gizi bagi masyarakat terpencil dapat segera terealisasi.
Kegiatan ini diikuti oleh seluruh OPD dan instansi terkait dari kabupaten/kota se-Kaltim, baik secara langsung maupun virtual.
Penulis: Redaksi Selasar
Editor: Awan

