Kutai Timur
Cap Jempol jadi Salah Satu Strategi Kutim Berantas ATS
SELASAR.CO, Sangatta - Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) secara revolusioner mengubah cara layanan pendidikan nonformal menjangkau warganya. Melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Pemkab Kutim resmi memperkenalkan program inovatif bernama "Cap Jempol", atau akronim dari Cara Pelayanan Jemput Bola Warga Belajar.
Program ini bukan sekadar tambahan, melainkan 'amunisi' kunci dalam Strategi Anti Anak Tidak Sekolah (SITISEK) yang menjadi fokus utama Pemkab. Peluncuran Cap Jempol dilakukan langsung oleh Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman, di Cafe Maloy Hotel Royal Victoria, Jumat (21/11/2025).
Kepala Disdikbud Kutim, Mulyono, menjelaskan bahwa Cap Jempol lahir sebagai respons atas tantangan geografis dan sosial yang menyebabkan banyak Anak Tidak Sekolah (ATS) tersembunyi dari sistem.
"Selama ini, kita cenderung menunggu warga datang ke pusat layanan. Cap Jempol membalik paradigma itu. Kami yang akan mendatangi langsung komunitas, desa, pondok pesantren, dan wilayah terpencil," tegas Mulyono.
Berita Terkait
Fungsi utama program jemput bola ini adalah memastikan warga belajar yang putus sekolah—termasuk dewasa muda atau pekerja dapat mengakses pendidikan kesetaraan Paket A, B, dan C (setara SD, SMP, SMA) dan memperoleh ijazah resmi yang diakui negara. Program ini ibaratnya membawa sekolah mobile langsung ke kantong-kantong ATS.
Bupati Ardiansyah Sulaiman dalam pidato peluncurannya menegaskan bahwa Cap Jempol adalah bukti nyata kehadiran negara hingga ke tingkat masyarakat paling bawah.
Menggarisbawahi kebijakan inti Pemkab Kutim, Wajib Belajar 13 Tahun gratis (dari PAUD hingga SMA, termasuk seragam dan buku), Bupati menyatakan program jemput bola ini menghilangkan semua hambatan.
“Dengan layanan seperti Cap Jempol, tidak ada lagi alasan bagi anak-anak di Kutim untuk tidak sekolah. Pemerintah hadir sampai ke pintu rumah warga,” tegas Ardiansyah.
Bupati menambahkan, Cap Jempol adalah bagian integral dari Rencana Aksi Daerah (RAD) SITISEK yang menargetkan penurunan signifikan angka ATS melalui pendekatan kolaboratif berbasis data dan melibatkan berbagai lintas sektor.
Peluncuran ini dihadiri oleh Ketua TP PKK Kutim Siti Robiah, Kepala DPPKB Achmad Junaidi, unsur Forkopimda, serta perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, menunjukkan dukungan penuh dan komitmen bersama.
Pemkab Kutim optimis bahwa melalui terobosan "Cap Jempol," upaya eliminasi ATS dapat dipercepat, khususnya di wilayah pedalaman, pesisir, dan komunitas terpencil, membawa Kutim selangkah lebih dekat menuju masyarakat yang cerdas, mandiri, dan berdaya saing.
Penulis: Bonar
Editor: Awan
