Kutai Timur
Meski APBD Turun, Pemkab Kutim Pastikan Program Rp 250 Juta per RT dan Jaminan Pekerja Rentan Tetap Aman
SELASAR.CO, Sangatta – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menegaskan komitmennya untuk mempertahankan program-program unggulan kerakyatan di tengah isu penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Prioritas utama pemerintah daerah tetap pada program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, khususnya operasional Rukun Tetangga (RT) dan jaminan sosial bagi pekerja rentan.
Kepastian ini disampaikan oleh Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman, saat dikonfirmasi mengenai dampak fluktuasi anggaran terhadap program daerah. Usai menghadiri Rapat Paripurna ke-XI di Ruang Sidang Utama DPRD Kutim, Kawasan Bukit Pelangi, pada Jumat (21/11/2025) malam, Bupati menjamin bahwa alokasi dana untuk RT di seluruh Kutim tidak akan terganggu.
Ardiansyah menegaskan bahwa program andalan daerah tersebut akan terus berlanjut. Ia juga mengonfirmasi bahwa besaran bantuan yang diterima setiap RT tetap di angka Rp 250 juta.
“Program yang telah menjadi andalan daerah ini akan tetap berjalan. Iya tetap (nilainya), insyaallah,” tegas Ardiansyah Sulaiman kepada sejumlah awak media
Berita Terkait
Sebagai informasi, bantuan Rp 250 juta per RT ini ditujukan untuk memberdayakan masyarakat di tingkat terbawah. Dana tersebut dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur skala kecil serta dukungan kegiatan sosial kemasyarakatan.
Selain dana program, Pemkab Kutim juga memastikan kelanjutan penguatan kelembagaan RT melalui fasilitas penunjang. Bupati Ardiansyah mengonfirmasi bahwa pengadaan motor operasional bagi setiap ketua RT tetap berjalan sesuai rencana awal.
“Alhamdulillah tetap berjalan, ya untuk motor RT,” ujarnya. Fasilitas ini diharapkan mampu mendongkrak mobilitas para ketua RT dalam memberikan pelayanan publik serta memperkuat koordinasi di wilayah masing-masing.
Tak hanya sektor kewilayahan, program strategis di sektor sosial juga menjadi prioritas yang tidak tersentuh pemotongan anggaran. Program jaminan sosial bagi pekerja rentan justru ditargetkan untuk diperluas cakupannya.
“Bahkan kita akan terus mencapai target 150 ribu orang,” jelas Bupati.
Langkah ini merupakan bentuk perlindungan konkret bagi masyarakat yang bekerja di sektor informal yang rawan terhadap risiko sosial ekonomi, seperti kecelakaan kerja atau kematian. Target 150 ribu penerima manfaat menunjukkan keseriusan Pemkab dalam memperkokoh jaring pengaman sosial.
Penulis: Bonar
Editor: Awan
